“Pandemi dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi 2021”

“Pandemi dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi 2021”

Redaksi Redaksi
“Pandemi dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi 2021”
istimewa

PANDEMI COVID-19 yang merebak pada 2020 mengagetkan semua pihak. Disayangkan, ketika itu terjadi “denial” dari respon pemerintah. Akibatnya suasana diskursus publik kacau dan tidak menemukan ke mana arah penanggulangan pandemi oleh pemerintah.

Demikian disampaikan Prof. Didik J. Rachbini pada Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini bertajuk “Pandemi dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi 2021” yang digelar melalui Twitter Space, 24 November 2021.

Didik menyoroti terjadinya keributan dengan banyaknya kritik terhadap Menteri Kesehatan waktu itu sehingga terjadi pergantian menteri. “Puncaknya, pada Juli – Agustus 2021 kemarin, banyak sekali korban pandemi yang wafat.”

“Survei Djayadi Hanan di Paramadina, menemukan ada 10% dari total penduduk (20-25 juta penduduk) yang terkena dampak pandemi. Itu angka real tetapi yang tercatat tidak sebanyak itu yakni hanya 4 juta jiwa,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa setelah pergantian menteri saat ini pandemi menjadi terkendali. “Tentu kita harus beri apresiasi kepada pejabat dan kebijakan yang sukses.” Katanya.

Didik mengungkapkan hal paling kentara terdampak di dalam negeri adalah sektor fiskal. “Terjadi proses pengambilan keputusan yang tidak menentu. Ada semacam “Politik Perbanditan” karena semula pada 2020 direncanakan obligasi sejumlah Rp650 triliun untuk membayar pokok dan bunga utang serta operasi pembangunan. Lalu ketika terjadi pandemi tiba-tiba anggaran diubah menjadi Rp1220 triliun. Namun realisasinya sekarang menjadi Rp1500 triliun. Kiranya hal itu menjadi cukup berat bagi presiden mendatang,” katanya.

Dr. Bayu Krisnamurthi Ekonomi Senior mengungkapkan bahwa ketika Covid-19 datang, tidak ada negara yang siap menghadapinya. “Tetapi setelah berjalan hampir dua tahun, telah bisa dibuat potret atau gambaran tentang apa yang terjadi jika dilihat dari berbagai perspektif. Namun betul, semua itu erat kaitannya dengan kebijakan atau respon pemerintah,” katanya.

Ketika itu (2020) di Indonesia semua pihak sibuk mencari cara bagaimana menghadapi wabah covid 19. Terjadi berbagai masalah di pengobatan, Alkes, tenaga medis dan lain-lain sementara vaksin belum ada.

Bayu mengungkapkan respon di seluruh negara hampir seragam yakni lakukan lockdown dengan berbagai bentuk yang intinya mengisolasi atau menghentikan pergerakan manusia. Hal ini berdampak pada terjadinya krisis supply chain, krisis logistik, krisis pergerakan/pasokan barang.

“Hal ini adalah fase ke 2 dari pandemi. Yang terjadi kemudian, muncul krisis ekonomi atau resesi karena tidak ada transaksi ekonomi. Pergerakan ekonomi hanya lokal, di toko-toko setempat, online dan lain-lain. Ekonomi dalam jarak pendek.”

Menurut Bayu, berkat kemajuan teknologi di dunia, vaksin covid 19 segera tercipta. “Produksi dan logistik vaksin juga sangat cepat terjadi. Hal yang sangat luarbiasa, hanya dalam hitungan bulan di dunia ratusan juta orang telah divaksin. Di Indonesia saja saat ini ditengarai sudah 150 juta orang telah divaksin.”

Terkait keadaan ketika lockdown dicabut, dan kegiatan ekonomi dibuka, terjadi respon cepat dari demand side yang langsung naik. “Orang mulai belanja dan mencari produk setelah tertahan selama dua tahun di berbagai sektor konsumsi. Namun hal itu tidak cepat direspon oleh supply side karena proses produksi/supply setelah terhenti pada masa lockdown dan resesi tidaklah secepat sisi permintaan.”

Menyinggung terjadinya semacam kemacetan supply chain, Bayu menyatakan bahwa hal itu tidak akan bisa kembali cepat pada titik sebelum covid 19. “Karena ketika lockdown terjadi penghentian supply yang amat drastis. Otomatis untuk naik kembali ke titik semula akan memakan waktu lamam,” katanya.

Tentang pertumbuhan e-commerce UMKM di Indonesia Bayu menyatakan bahwa setelah kejatuhan akibat covid 19, sektor ini hanya bertumbuh 15-18 persen saja.

Dalam kesempatan yang sama dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, A. Khoirul Umam, Ph.D mengungkapkan bahwa dalam struktur belanja pemerintah, pada 2021 dampak Covid-19 begitu merusak ke segala sektor.

“Uniknya belanja pemerintah tidak merepresentasikan apa yang disampaikan presiden kepada jurnalis di foum G20 bahwa akan dilakukan reformasi sektor kesehatan. Pada komposisi anggaran kesehatan tetap terpaut jauh dengan anggaran untuk infrastruktur. Anggaran Infrastruktur 2021 sejumlah Rp441 triliun dan sektor kesehatan hanya Rp169 triliun. Jelas terjadi inkonsistensi komitmen dengan implementasi kebijakan anggaran antar sektor,” katanya.

Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) ini mengungkapkan bahwa ketika terjadi lonjakan luar biasa dari Covid-19 varian delta pada Juli-Agustus 2021 dari hasil riset di 12 kota di seluruh provinsi Pulau Jawa ditemukan persepsi masyarakat terhadap covid 19 yang berbeda dengan visi yang disampaikan pemerintah.

“Terdapat problem serius akibat ketidaksamaan visi (tidak nyambung) dalam memandang penanganan wabah antara pemerintah dan masyakat. Hal itu bisa terjadi karena dua hal, yakni lemahnya literasi masyarakat, atau lemahnya komunikasi kebijakan publik pemerintah,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah kebijakan terkesan membuat masyarakat bingung, misalnya masuk mall boleh, tapi masuk ke masjid tidak boleh. “Hal yang dipandang remeh, tapi sebenarnya mengandung substansi yang signifikan,” ujarnya.

Umam mengkritisi sikap denial pemerintah sejak merebaknya covid-19 yang berimplikasi cukup serius terhadap strategi penanganan wabah. “Dalam bentuk kebijakan dan pergantian rantai komando penanganan covid yang membuat masyarakat kebingungan karena beberapa kebijakan yang bertentangan satu dan lain hal,” katanya.

Meskipun keberhasilan meredam gejolak dampak covid 19 dibandingkan kerusuhan yang kini terjadi di Eropa, Umam menyatakan adanya sejumlah masalah tetap yang belum terselesaikan.

Ia mencontohkan masih tidak nyambungnya leadership dengan followership, banyaknya kepala daerah yang cenderung memanipulasi data korban wabah demi prestise agar terbebas dari tekanan politik, masih terjadi di level daerah.

“Itu adalah konteks kebijakan yang tidak didasarkan pada orientasi kebijakan itu sendiri. Tetapi menggunakan paradigma politics based policy atau kebijakan yang lebih menitik beratkan pada kalkulasi kepentingan politik. Sehingga konteks problem solving dan public delivery service kurang nyambung. Hal itu perlu menjadi catatan agar ancaman gelombang ke 3 dapat diminimalisir,” kata Umam.

Umam juga mengungkapkan hal cukup serius dari kejatuhan sektor UMKM setelah terkena dampak covid 19. “Sektor UMKM yang kebal dari dua kali krisis pada 1998 dan 2008 dan menyumbang 90% tenaga kerja serta 67%-an persen PDB, terjadi penurunan sisi permintaan secara drastis akibat melemahnya daya beli masyarakat.

“Implikasinya juga terjadi pada supply chain pasokan barang dan juga sumber modal usaha. Yang bisa disampaikan adalah perlunya transparansi, akuntabilitas dan ketepatan kebijakan terutama terkait konteks dana PEN (Penyelamatan Ekonomi Nasional) dan bansos yang seharusnya tepat sasaran untuk menyelamatkan denyut ekonomi rakyat,” katanya.

Terkait kasus PCR Umam meminta KPK untuk menyikapi sebagaimana ketika menangani kasus Lutfi Hasan Ishak /LHI (kasus daging sapi impor) - di mana KPK harus menuntut pihak-pihak yang seolah-olah ignorance (tidak mau tahu) padahal telah sangat merugikan kepentingan publik dalam konteks kesehatan nasional.

“Untuk itu, dalam kasus PCR yang semula ditarif Rp700-800 ribu dan sekarang tiba-tiba bisa turun sampai Rp200 ribu saja, terdapat gap harga yang begitu besar jika dikalikan sekian banyak konsumen. Amat sangat kasat mata adanya masalah,” katanya.(*)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini