Pleno KPU Kampar, Jumlah Surat Suara Tidak Sinkron

Saksi Protes, Indikasi Penggelembungan Suara Harus Terungkap
Redaksi Redaksi
Pleno KPU Kampar, Jumlah Surat Suara Tidak Sinkron
BANGKINANG, riaueditor.com- Pleno KPU Kampar khusus terhadap Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu. Saksi PKS, PDI Perjuangan dan PKB mengajukan protes terhadap surat suara sah dan tidak sah. Sebab ditemukan sejumlah surat suara yang terpakai antara untuk DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang tidak sinkron.

Selisihnya mencapai ribuan suara antar tingkatan. Hingga akhirnya, Panwaslu Kampar mengeluarkan rekomendasi agar KPU menemukan penyebab selisih surat suara terpakai tersebut. Rekomendasi Panwaslu Kampar direstui oleh Bawaslu Riau dan Bawaslu Pusat.

Ketua KPU Riau Nurhamin mengungkapkan, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU cukup melakukan penghitungan ulang terhadap suara sah dan tidak sah di semua TPS. "Kalau ditemukan selisih, cukup dicatat saja. Nantinya akan dibawa lagi dalam pebahasan saat pleno KPU Pusat," jelasnya.

Pernyataan KPU disanggah lagi oleh Saksi PKS yang diwakilkan oleh Syahrul Aidi Ma'azat selaku Sekretaris DPC PKS Kampar. Menurutnya, Pleno Rekapitulasi ulang tidak cukup sampai pada pencatatan saja. Namun, perolehan suara per partai dan tiap caleg harus dicek ulang untuk mengetahui manipulasi suara.

"Kalau misalnya ditemukan selisih di TPS tertentu, tentu harus ditelusuri lagi penyebab selisihnya. Artinya, harus dicek perolehan suara partai dan caleg," ujar Syahrul. Ia menyatakan, indikasi penggelembungan suara harus terungkap.

Tampaknya, pengecekan ulang C1 Plano di semua TPS pada kedua kecamatan harus dilakukan. Langkah lebih efektif, yakni mensinkronkan C1 Asli antara yang di ada pada Panwaslu dengan KPU Kampar tidak bisa dilakukan. Meski sejak awal Panwaslu mengintruksikan seluruh Panwascam agar menyerahkan C1 Asli ke Panwaslu Kampar.

Anggota Panwaslu Kampar Edwar mengaku, C1 Asli di tangan Panwaslu tidak lengkap rinciannya. "Kita menelusuri dan membetulkan data yang janggal antara suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang digunakan. Maka dipandang perlu membuka C1 Plano," ujarnya saat ditanya alasan mengapa kotak suara harus dibuka satu per satu. (Smi)
Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini