Akbar Tanjung Sepakat Kegagalan Golkar Dievaluasi

Redaksi Redaksi
Akbar Tanjung Sepakat Kegagalan Golkar Dievaluasi
Foto: Heru/Okezone
Akbar Tandjung
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menanggapi positif rekomendasi yang diberikan sejumlah organisasi sayap partainya untuk melakukan evaluasi terkait perolehan suara Pemilu Legislatif 2014.

"Kami dari Dewan Pertimbangan berterima kasih atas rekomendasi yang diberikan. Kedua, kami akan memperhatikan sungguh-sungguh saran atau rekomendasi oleh ormas tadi malam. Ketiga, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait hal-hal tersebut," ujar Akbar di kediamannya, Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, Sabtu (3/5/2014).

Dikatakan Akbar, komitmen Golkar untuk terus memperkuat institusi yang sudah menjadi kebutuhan dan kesepakatan bersama. Dengan begitu, Partai Beringin selalu siap menghadapi agenda politik atau organisasi.

"Butir yang disampaikan ormas, pentingnya evaluasi kiprah golkar pemilu 2014 terutama legislatif, karena memang, yang diperoleh dari target awalnya 30 persen, Februari menjadi 27. Tapi golkar hanya memperoleh 14,8 persen. Atau sekira 91 kursi. Akibatnya golkar tidak bisa mencalonkan presiden secara langsung," kata Akbar.

Golkar yang gagal mendapat tiket "boarding pass" pun harus menggandeng partai lainnya untuk dapat mencalonkan presiden.

"Kami mengaris bawahi, untuk tetap memberikan dukungan pada Aburizal Bakrie untuk menjadi capres berdasar rapimnas yang mendukung. Bilamana tidak bisa secara langsung mencari partner koalisi, maka meningkatkan komunikasi dengan partai lain. Artinya kesedian partai untuk koalisi untuk golkar bisa mencalonkan," tegasnya.

Agar bisa efektif untuk menjalankan rencananya itu, Akbar menyatakan agar seluruh perangkat organisasi bisa aksi langsung ke lapangan agar mendapat aspirasi dari masyarakat.

Akbar juga membandingkan kepemimpinan pada eranya menjadi Ketua Umum dengan apa yang terjadi saat ini. "Waktu saya jadi ketum, mengundang DPD II hadir dalam rapimnas, ternyata hasilnya baik, mereka memiliki tanggung jawab karena dilibatkan dalam rapat. Meskipun mereka bukan pengambil keputusan. Maka usul ini bisa juga dimasukkan untuk menghadirkan DPD II dalam rapimnas," terangnya.


(ded/okezone)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini