JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Golkar pengganti Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari pucuk pimpinan akan diumumkan. Kabar itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Meutya Hafid menjelang rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024) sekitar pukul 19.00 WIB.
Rapat pleno itu dilakukan usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Meutya Hafid mengatakan, ada tiga fokus pembahasan dalam rapat pleno itu.
Pertama, dalam rapat itu akan dilakukan pembacaan surat pengunduran diri Airlangga. Surat itu nantinya akan disahkan dalam rapat. "Nanti disahkan di sini dan itu menjadi de jure Pak Airlangga telah berhenti secara de jure," kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa.
Ia menambahkan, pembahasan kedua adalah penetuan jadwal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Setelah itu, baru akan dilakukan pembahasan untuk menentukan jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
Pembukaan rapat pleno itu akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus. Setelah itu, baru para peserta rapat akan berembuk untuk menentukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Golkar.
"Insha Allah sudah kami capai untuk musyawarah mufakat, lalu akan dipimpin plt ketum yang sudah dipilih untuk menentukan jadwal rapimnas, jadwal munas, dan lain-lain," ungkap Meutya.
Nantinya menurut dia, Plt Ketum Partai Golkar akan menentukan jadwal Rapimnas dan Munaslub sesuai pernyataan yang disampaikan Airlangga. Rencananya, dalam rapat pleno itu juga akan langsung ditentukan jadwal Munaslub Partai Golkar. "Malam ini Insha Allah sudah ada keputusan," ujar Meutya.
Bakal Diperiksa
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dikabarkan bakal dipanggil Kejaksaan Agung untuk diperiksa pada Selasa (13/8/2024).
Airlangga Hartarto yang baru saja mengundurkan diri dari ketua umum Partai Golkar akan diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya di industri kelapa sawit periode Januari 2022 hingga April 2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar, mengatakan pemeriksaan terhadap siapa pun tidak didasari oleh unsur politik. Meskipun yang diperiksa ada seorang politisi.
"Penanganan perkara yang kami lakukan itu tidak didasarkan pada politisasi hukum, tidak didasarkan pada politisasi hukum, tetapi didasarkan pada bukti dan fakta hukum. Jadi didasarkan pada pembuktian, bukan pada politisasi hukum," kata Harli kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Selasa (13/8/2024).
Harli juga memastikan, siapa pun yang akan dipanggil oleh Kejagung diyakini tidak atas dasar dorongan politik atau dipengaruhi situasi politik. Semua murni sebagai langkah penegakan hukum.
Harli menegaskan bahwa kasus yang ditanyakan saat ini belum tutup buku. Walau sebagian pihak sudah diproses dan dijatuhi hukuman di pengadilan, tetapi Kejaksaan Agung meyakini masih ada proses yang belum tuntas.
"Iya sebagian kan sudah inkracht terhadap pelaku, yang sekarang kan ditangani terkait korporasi," ucap Harli.
Ramai beredar kabar di publik bahwa pengunduran Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar berkaitan dengan namanya yang sempat disebut-sebut dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya di industri kelapa sawit periode Januari 2022 hingga April 2022.
Airlangga juga sempat dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian pada saat itu.
Kasus tersebut telah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak tahun 2023. Nama Airlangga sendiri muncul dalam dakwaan terpidana Wibianto Hamdjati alias Lin Chen Wei. Wibianto sendiri merupakan penasehat Kebijakan atau Analis pada Independent research & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Diketahui, nama Airlangga Hartarto sendiri muncul dalam dakwaan terpidana Wibianto Hamdjati alias Lin Chen Wei. Wibianto sendiri merupakan penasehat Kebijakan atau Analis pada Independent research & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Republika/Liputan6