Percepatan Operasional Kawasan Industri, Pemkab Siak Buka Program KLIK

Redaksi Redaksi
Percepatan Operasional Kawasan Industri, Pemkab Siak Buka Program KLIK
Diskominfo Siak
Wakil Bupati Siak H Alfedri didampingi Asisten II H Hendrisan saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kawasan Industri dan Perluasan KLIK di Gedung Suhartoyo BKPM Jakarta, Jumat 2 Pebruari 2018.

SIAK, riaueditor.com - Guna memudahkan berinvestasi di Kabupaten Siak, Pemkab memiliki program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dalam menarik para invesment yang akan lebih cepat bergabung di Industri Tanjung Buton.

Hal ini diutarakan Wakil Bupati Siak H Alfedri didampingi Asisten II H Hendrisan saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kawasan Industri dan Perluasan KLIK di Gedung Suhartoyo BKPM Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Ia menyebutkan daya tarik para investor daerah Tanjung Buton Siak, telah dipersiapkan regulasi regulasi perizinan dan lahan dalam pengembangan kawasan.

 

Menurutnya, perizinan usaha Kawasan Industri kepada BUMD PT KITB sudah diterbitkan dalam bentuk HPL dari 5000 ha, lahan untuk kawasan industri HPL ini 600 hektar, 300 untuk industri dan 300 untuk pelabuhan tengah disediakan.

Terkait dengan kemudahan KLIK, lanjut Alfedri kini masih mengalami kendala, dimana selain UKI tentu harus ada kawasan siap bangun oleh pemegang UKI.

Pemerintah Kabupaten Siak pada tahun 2017, telah mengusulkan skema khusus dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kementerian Perindustrian, Kementerian PU hingga Kementerian Keuangan dalam hal penunjang infrastuktur di kawasan industri dan permodalan perkereditan untuk BUMD yang memegang UKI.

"Usulan Pemda Siak itu belum disetujui hingga sekarang, dan inilah salah satu kendala Pemda siak dalam pengembagan KLIK." sebutnya.

Menurutnya, kendati terganjal usulan tersebut, pihak Pemda Siak tengah berupaya bekerjasama dengan PT BOSOWA dalam menyiapkan kawasan. "Tentu yang kami harapkan hari ini ada solusi ataupun cara untuk kemudahan percepatan KLIK sehingga dapat terwujud percepatan bosowa di kawasan industri." pungkas Alfedri.

Rapat Koordinasi yang ditaja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal ini, dihadiri oleh 89 pejabat penting yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Kepala DPMPTSP dari masing masing Provinsi/Kabupaten yang memiliki kawasan industri. (man)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini