Hingga saat ini, tim penyidik Pidsus Kejari Batam Masih menunggu iktikad baik dari semua pihak yang belum mengembalikan uang negara tersebut. Menurutnya, pengembalian uang negara tersebut harus dilakukan dan tidak serta merta menghilangkan unsur pidana yang telah terjadi.
"Mereka mengembalikan uang itu tidak lantas membuat perkara ini hilang begitu saja. Tentunya kita akan melihat dan mempertimbangkan lebih lanjut untuk proses penyidikan ini," ujar Hendar.
Hendar menjabarkan, kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh tim Pidsus Kejari Batam. Setelah menemukan alat bukti, tim meningkatkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Dari hasil penyelidikan diketahui, anggaran belanja konsumsi pimpinan DPRD Batam ini telah diselewengkan sejak tahun 2017 hingga 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp2 miliar.
Modusnya, kata dia, adalah dengan memecah-mecah kegiatan pekerjaan pelelangan dengan cara melakukan penunjukan langsung terhadap rekanan-rekanan.
"Berdasarkan Dipa anggaran yang ada, untuk anggaran tersebut tahun 2017 sebesar Rp550 juta, tahun 2018 sebesar Rp850 juta dan tahun 2019 sebesar Rp750 juta. Untuk nilai kerugian negara pastinya masih dihitung oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)," lanjut Hendar.
Diketahui, jajaran pimpinan DPRD Kota Batam terdiri dari Nuryanto sebagai Ketua (PDI-Perjuangan), dengan Wakil Ketua antara lain Muhammad Kamaluddin (Partai NasDem), Ruslan Ali Wasyim (Golkar), dan Iman Sutiawan (Gerindra).
(CNNIndonesia.com)
Redaksi 