Perolehan Kursi DPR Anjlok, Golkar Dianggap Butuh Pemimpin Baru

Redaksi Redaksi
Perolehan Kursi DPR Anjlok, Golkar Dianggap Butuh Pemimpin Baru
(Doc. Net)
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto

JAKARTA - Salah satu penyebab menurunnya perolehan kursi Golkar di DPR karna Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto merangkap sebagai Menteri Perindustrian. Sehingga Airlangga tidak fokus mengurus pemenangan partai.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Golkar, Lawrence Siburian di Jakarta, Sabtu (20/07/2019).

"Ketum itu harus urus partai dan urus rakyat yang milih partainya. Kedua, dia harus mampu kelola partai ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan cabang di luar negeri sehingga rakyat cinta, suka, dan pilih," jelasnya.

Selain itu, ia membandingkan era kepemimpinan Akbar Tanjung yang rela menginap di sejumlah daerah demi menemui para kader meski wilayahnya termasuk pelosok.

"Pak Airlangga kurang turun ke daerah dan tentu kami mau evaluasi. Tentu ada keberhasilan Airlangga artinya keberhasilan Airlangga paling tidak Golkar dapat suara 12 persen, tapi itu turun ketika JK jadi Ketum, dari Akbar Tanjung 21 persen, turun ke 14 persen. Langsung JK ngomong munas dipercepat karena dia gagal dari 21 ke 14," ungkapnya.

Sementara pada era kepemimpinan Airlangga, kursi Golkar di parlemen dari 91 kursi berkurang menjadi 85 kursi. Sementara target Pemilu 2019 adalah 110 kursi.

"Karena itu, kami perlu evaluasi. Bukan persoalan Airlangga-nya, tapi karena kenapa bisa seperti itu? Mungkin salah memilih pemimpin, salah susun program, dan lain-lain," katanya.

Golkar Butuh Pemimpin Baru

Sementara itu, Dewan Pembina Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Ula Nurachwati, mengatakan bahwa dari kondisi itulah, maka tak heran jika banyak dukungan dari DPD II dan Ormas yang didirikan Partai Golkar mendeklarasikan Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar.

Menurutnya, dukungan tersebut sebagai bentuk evaluasi atas kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar.

"Itu hal yang wajar. Deklarasi itu adalah hak kader untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan DPP Partai Golkar saat itu," tegasnya.

Kendati demikian, dari sisi mekanisme organisasi juga tidak berjalan baik. Indikator dari pelaksanaan Rapat Pleno Pengurus Harian. Sampai saat ini, Rapat Pleno itu tidak ada. Padahal, Rapat Pleno adalah kewajiban.

Dilihat dari hal-hal ini, lanjutnya, wajar jika banyak DPD II dan Ormas di Partai Golkar ingin melakukan evaluasi. Salah satu tempat evaluasi adalah Munas.

"Munas saat ini sudah jatuh tempo. Di dalamnya ada evaluasi. Saya memandang, sudah waktunya ada suksesi kepemimpinan baru di Partai Golkar," pungkasnya.

(jarrak.id)

Tag:
anjlokgolkarkursi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini