Wabup Rohul Akui Kehadiran Investasi Menimbulkan Konflik Agraria

Redaksi Redaksi
Wabup Rohul Akui Kehadiran Investasi Menimbulkan Konflik Agraria
ist.net
PS.PANGARAIAN, riaueditor.com- Wakil Bupati Rohul Ir H Hafith Syukri, MM mengakui pemerintah daerah kini masih kesulitan dalam menyelesaikan konflik agraria di daerahnya. Bahkan, dalam penyelesaian konflik ini pemerintah kerap menghadapi dilema, untuk mengamankan investasi  sekaligus membela kepentingan masyarakat itu. 

Hal tersebut disampaikannya, saat memberikan sambutan dalam kunjungan Safari Ramadhan di Masjid Al Ikhwan, Desa Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan, Selasa (8/7).

Menurutnya, di satu sisi pemerintah membutuhkan investasi untuk menunjang pembangunan daerah, namun di sisi lain pemerintah juga berkepentingan untuk mensejahterakan masyarakat dengan keberadaan investasi.

Untuk membangun daerah tentu tidak cukup hanya dilakukan pemerintah daerah saja, juga dibutuhkan investasi, makanya investor itu diundang dan mereka mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun faktanya yang menonjol banyak sengketa antara masyarakat dengan perusahaan terkait lahan

"Tapi itupun secara berangsur-angsur harus kita hilangkan," katanya.

Polres Rohul telah merilis ada 28 potensi konflik yang disebabkan agraria, ini tentu menjadi catatan bagi pemerintah daerah, namun untuk menghilangkan persoalan tersebut  tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, bagaimanapun dalam menyelesaikan persoalan itu, dibutuhkan sebuah regulasi betul-betul bisa diterima semua pihak.

Jelasnya lagi, salah satu keterbatasan yang di hadapi  pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria ini, yakni persoalan izin yang sebagian besar di keluarkan pemerintah pusat, selain itu banyaknya kepemilikan lahan  tumpang tindih akibat meningkatnya jumlah penduduk juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya  konflik agraria di Rohul.

Sebut Wabub, salah satu contoh, konflik agraria yang terjadi di Rohul yakni di kecamatan Kepenuhan, antara PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ) dengan PT Agro Mitra Rokan (AMR), namun menurutnya, dalam penyelesaian persoalan itu, pemkab Rohul saat ini telah menyerahkan sepenuhnya ke ranah hukum.

"Apa yang terjadi di Kepenuhan telah menjadi domainnya penyidik kepolisian, Siapa yang salah dan Siapa yang benar dalam persoalan tersebut, akan ditentukan melalui jalur hukum," ungkap Wabub.

Kembali ditegaskannya, pemerintah daerah dalam membangun iklim investasi tetap akan berpihak kepada kepentingan masyarakat, menurutnya bagi pemerintah daerah, masuknya investasi sifatnya harus bisa meningkatkan ekonomi warga, bukan malah sebaliknya, menjadi sumber penderitaan warga.

"Yakinlah yang namanya pemerintah, pasti akan berpihak pada masyarakat, kalau investasi merugikan rakyat, lebih baik tidak ada investasi itu," tutupnya.(ys)
Tag:
Agrariakonflik
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini