KPK Sebut Amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni dai Bupati Kuansing Berisi Dolar Singapura, Patungan Duit Petani

Redaksi Redaksi
KPK Sebut Amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni dai Bupati Kuansing Berisi Dolar Singapura, Patungan Duit Petani
Menhut Raja Juli Antoni saat memberikan klarifikasi terkait amplop yang diduga diberikan Bupati Kuansing SUhardiman Amby.(Foto: Antara)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, amplop yang diberikan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) untuk Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berupa uang dolar Singapura. Sumbernya patungan dari para petani di Kuantan Singingi (Kuansing)

Uang tersebut diduga dikumpulkan oleh Bupati Kuansing Suhardiman Amby dari 914 petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Uang tersebut sempat ditukarkan dalam mata uang Singapura atau SGD.

"Uang SGD itulah yang kemudian diduga diberikan Pak Bupati kepada Pak Menteri Kehutanan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (8/7/2026), demikian dikutip dari republika.co.id.

KPK mencurigai, uang dari para petani itu menyangkut pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.828 hektare.

"Adanya dugaan penerimaan oleh bupati yang berasal dari para petani yang merupakan anggota KUD, untuk pengurusan izin pelepasan kawasan hutan," ucap Budi.

Soal penerimaan amplop tersebut sudah diakui oleh Menhut Raja Juli Antoni. Apalagi Raja Juli akhirnya melapor ke KPK pada pekan lalu. KPK tengah mengusut mengenai amplop itu.

"Hal itu juga kemudian telah dikonfirmasi oleh Pak Menteri melalui konpers, bahkan disampaikan secara detail timelinenya, kapan penerimaan itu dilakukan, kapan kemudian dikembalikan," ujar Budi.

KPK bakal menelaah keterangan yang sudah didapat dan alat bukti lain. KPK pun berencana menguak proses penyerahan amplop itu lewat para saksi yang mengetahuinya.

"Nanti butuh bukti-bukti lain untuk menambah bukti awal yang sudah didapatkan dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan di perkara Kuansing ini. Termasuk nanti detail uangnya berapa, pecahannya apa saja, maksud dan tujuan dari pemberian uang oleh Pak bupati kepada Pak menteri ini untuk apa," ujar Budi.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus politisi PSI Raja Juli Antoni sudah melaporkan penolakan gratifikasi pada Jumat (3/7/2026). Laporan itu menyangkut upaya pemberian gratifikasi dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

SuhardimanAmby sendiri kini telah ditahan KPK bersama Sekdakab Zulkarnain dan seorang pihak swasta terkait dengan kasus suap jabatan.

Dari penyelidikan yang dilakukan tim KPK di Kuansing terkait suap jabatan beberapa waktu lalu, ditemukan pula indikasi dugaan suap pelepasan kawasan hutan.

Tag:
gratifikasiKPKkorupsi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini