Eks Ketua KY: Pemotongan Vonis Pinangki Jadi Gejala Melemahnya Pemberantasan Korupsi

Redaksi Redaksi
Eks Ketua KY: Pemotongan Vonis Pinangki Jadi Gejala Melemahnya Pemberantasan Korupsi
Terdakwa dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang terkait kepengurusan fatwa untuk Djoko Tjandra di Mahkamah Agung, Pinangki Sirna Malasari saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2020). Sidang mendengar keterangan saksi-saksi

JAKARTA - Pengurangan masa hukuman terhadap mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari tengah menuai kritik. Pasalnya dari hasil upaya banding yang diajukan, Mahkamah Agung (MA) mengurangi vonis hukuman menjadi 4 tahun dari 10 tahun penjara.

Menanggapi hal itu, mantan Ketua Komisi Yudisial atau KY Suparman Marzuki menilai, pengurangan hukuman terhadap Pinangki sebagai salah satu gejala melemahnya komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Ini gejala melemahnya komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini satu puzzle saja ya, satu bagian dari bagian-bagian lainnya yang menunjukan pemerintah kita termasuk dengan seluruh institusi negara, pemerintah kita memang sedang berjalan mundur terhadal korupsi," kata Suparman pada diskusi virtual, di chanel youtube Sahabat ICW, Minggu (27/6/2021).

Menurut dia, gelagat upaya hukum untuk mendapatkan keringanan yang belakangan sengaja dilakukan para koruptor maupun terpidana suap kerap dilakukan saat pada tahap banding. Di mana vonis MA kerap memberikan diskon atau potongan hukuman penjara.

"Ada kesan mekanisme upaya hukum luar biasa PK itu memang sengaja dipilih sebagai pintu terakhir yang tak bisa lagi dibuka. Jadi action, jalan yang tak biasa lagi ditutup tak bisa lagi dibuka, kita tidak bisa nyoal lagi. Saya sudah lama mengindentifikasi praktik semacam ini ya," ujar Suparman.

"Jadi mereka menunggu di ujung, daripada kita mengambil sesuatu langkah di depan. Di PN di PT argonya terlalu panjang, terlalu banyak. Ya kita tunggu di ujung saja (MA) jadi semua pihak sudah tidak punya upaya lagi," tambah Suparman

Diskon vonis yang meresahkan

Suparman menilai, kesalahan dalam penanganan kasus Pinangki sudah terjadi sejak awal. Dimulai dari kasus suap yang menyeret pengusaha Djoko Tjandra selaku pemberi suap kepada Pinangki malah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Nah terhadap kasus Pinangki ini, sejak awal kasus ini sudah salah penanganan. Konflik kepentingannya ini tidak dilihat sebagai masalah. Dulu saya sebagian besar orang berharap ini tidak ditangani kejaksaan, tapi ditangani oleh institusi lebih independen," kata dia.


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini