Eks Ketua KY: Pemotongan Vonis Pinangki Jadi Gejala Melemahnya Pemberantasan Korupsi

Redaksi Redaksi
Eks Ketua KY: Pemotongan Vonis Pinangki Jadi Gejala Melemahnya Pemberantasan Korupsi
Terdakwa dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang terkait kepengurusan fatwa untuk Djoko Tjandra di Mahkamah Agung, Pinangki Sirna Malasari saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2020). Sidang mendengar keterangan saksi-saksi

JAKARTA - Pengurangan masa hukuman terhadap mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari tengah menuai kritik. Pasalnya dari hasil upaya banding yang diajukan, Mahkamah Agung (MA) mengurangi vonis hukuman menjadi 4 tahun dari 10 tahun penjara.

Menanggapi hal itu, mantan Ketua Komisi Yudisial atau KY Suparman Marzuki menilai, pengurangan hukuman terhadap Pinangki sebagai salah satu gejala melemahnya komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Ini gejala melemahnya komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini satu puzzle saja ya, satu bagian dari bagian-bagian lainnya yang menunjukan pemerintah kita termasuk dengan seluruh institusi negara, pemerintah kita memang sedang berjalan mundur terhadal korupsi," kata Suparman pada diskusi virtual, di chanel youtube Sahabat ICW, Minggu (27/6/2021).

Menurut dia, gelagat upaya hukum untuk mendapatkan keringanan yang belakangan sengaja dilakukan para koruptor maupun terpidana suap kerap dilakukan saat pada tahap banding. Di mana vonis MA kerap memberikan diskon atau potongan hukuman penjara.

"Ada kesan mekanisme upaya hukum luar biasa PK itu memang sengaja dipilih sebagai pintu terakhir yang tak bisa lagi dibuka. Jadi action, jalan yang tak biasa lagi ditutup tak bisa lagi dibuka, kita tidak bisa nyoal lagi. Saya sudah lama mengindentifikasi praktik semacam ini ya," ujar Suparman.

"Jadi mereka menunggu di ujung, daripada kita mengambil sesuatu langkah di depan. Di PN di PT argonya terlalu panjang, terlalu banyak. Ya kita tunggu di ujung saja (MA) jadi semua pihak sudah tidak punya upaya lagi," tambah Suparman

Diskon vonis yang meresahkan

Suparman menilai, kesalahan dalam penanganan kasus Pinangki sudah terjadi sejak awal. Dimulai dari kasus suap yang menyeret pengusaha Djoko Tjandra selaku pemberi suap kepada Pinangki malah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Nah terhadap kasus Pinangki ini, sejak awal kasus ini sudah salah penanganan. Konflik kepentingannya ini tidak dilihat sebagai masalah. Dulu saya sebagian besar orang berharap ini tidak ditangani kejaksaan, tapi ditangani oleh institusi lebih independen," kata dia.

Atas hal itu, dia menyampaikan sudah seharusnya kasus ini sejak awal ditangani lembaga yang independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat Pinangki merupakan bagian dari Kejagung.

"Oleh KPK lah yang paling tepat, sekalipun mungkin kondisi KPK tidak seperti kita harapkan. Tapi paling tidak secara institusional langkahnya sudah benar lah diambil oleh KPK," kata Suparman.

"Apakah itu diambil, atau diserahkan oleh kejaksaan. Itu kalau punya itikad untuk clear menangani perkara ini bukan ditangani kejaksaan. Dari situ saja terlihat penangan perkara ini sudah salah kaprah," lanjut dia.

Alasan MA Kabulkan Banding Pinangki

Terdakwa suap dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk Djoko S Tjandra, Pinangki Sirna Malasari saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/12/2020). Sidang mendengar keterangan saksi, salah satunya Andi Irfan Jaya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan vonis 4 tahun atas banding yang diajukan terdakwa pidana korupsi Pinangki Sirna Malasari. Putusan itu diketuai Majelis Banding Muhammad Yusuf dengan anggota Haryono, singgih Budi Prakoso, Lataf Akbar dan Reny Halida Ilham Malik.

Eks jaksa Pinangki sebelumnya dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Menyatakan terdakwa Pinangki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan," tulis putusan banding seperti dilansir merdeka.com dari situs Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, Senin (14/6/2021).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600 juta," tulis putusan tersebut.

Dalam putusan banding itu juga dijelaskan alasan hakim menyunat vonis Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Pertama, Pinangki dianggap telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta ikhlas telah dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Diharapkan, ia akan berperilaku sebagai warga yang baik. Kemudian, Pinangki mempunya seorang balita berusia 4 tahun yang masih membutuhkan sosok ibu kandungnya.

Selanjutnya, Pinangki sebagai perempuan harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil. Alasan lainnya adalah perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.

Terakhir, alasan hakim menyunat vonis Pinangki karena tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

(sumber: Liputan6.com)

Halaman :
1
2
3
Semua
Tag:
Pinangkimasapengurangantahanan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini