Pemerintah Diminta Carikan Solusi Korban Nasabah AJB Bumiputera

Redaksi Redaksi
Pemerintah Diminta Carikan Solusi Korban Nasabah AJB Bumiputera
riaueditor.com/fin

PEKANBARU, riaueditor.com - Sejumlah nasabah Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera (AJB BP) 1912 mendatangi Gedung DPRD Riau, Jalan Jenderal Soedirman Pekanbaru, Kamis (29/4/21). Mereka meminta DPRD Riau memfasilitasi pembayaran uang mereka yang gagal bayar.

"Kami menuntut AJB Bumiputera 1912 membayarkan semua klaim kami karena hal itu hak kami. Alasan bahwa AJB defisit keuangan, kita nggak mau tahu. Karena kita udah bayar kita harus minta  kembali sesuai kesepakatan awal", ucap koordinator nasabah korban AJB BP, Junaidi, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Riau.

Junaidi menjelaskan, nasabah yang gagal bayar di Riau sebanyak 8.600 orang senilai Rp 161 miliar lebih. Dan itu akan terus bertambah bilamana nasabah lain mengetahui kondisi AJB BP saat ini.

"AJB BP ini ibarat kapal yang mau karam. Tapi masih ada juga yang mau naik ke kapal itu", ucapnya.

Dijelaskan hingga hari ini tercatat ada 196 nasabah yang menjadi korban AJB BP akibat gagal bayar. Dan kemungkinan bakal bertambah jika berita ini dibaca oleh nasabah lain.

Junaidi pun mengapresiasi sikap komisi I DPRD Riau yang dinilai mengakomodir aspirasi mereka.

"Tadi janji ketua akan menyampaikan ke komisi XI DPR RI. Jadi kita berharap keluhan kita sebagai korban nasabah AJB BP ini dapat berhasil nantinya di tingkat pusat", ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, ketua komisi I DPRD Riau Ade Agus Hartanto mendesak pemerintah agar memberikan solusi guna menyelesaikan masalah ini.

Ia pun meminta kepada para nasabah AJB BP untuk menghentikan sementara premi baru. Dan intervensi pemerintah juga harus hadir disini.

"Tadi kita sepakati bahwa tidak ada lagi ini baru menghentikan sementara iuran atau premi. Berikan kepastian kepada klaim yang sudah jatuh tempo", ucap ketua fraksi PKB DPRD Riau tersebut.

Sementara menyikapi keluhan nasabah AJB BP, Ade Agus Hartanto berjanji pihaknya akan koordinasi dengan komisi XI DPR-RI dan OJK.

"Rabu pekan depan, kita akan koordinasi dengan komisi XI DPR-RI dengan OJK terkait langkah-langkah yang harus kita ambil", pungkas Ade Agus Hartanto. (fin)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini