Banyak Warga Miskin Tenayan Raya Belum Terima Bantuan Pemerintah, PSI Minta Ada Pengawasan

Redaksi Redaksi
Banyak Warga Miskin Tenayan Raya Belum Terima Bantuan Pemerintah, PSI Minta Ada Pengawasan
Martua Pangaribuan.(Foto: Ist)

PEKANBARU - Bantuan sosial serta bantuan lain dari pemerintah untuk masyarakat miskin di Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tenayan Raya, dinilai belum merata dan belum tepat sasaran. Banyak masyarakat yang seharusnya menjadi penerima bantuan yang terabaikan.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Pekanbaru, Martua Pangaribuan memaparkan temuannya di lapangan. Ada ratusan KK buruh bedeng batu bata serta pekerja kasar lainnya di wilayah Tenayan Raya saat ini banyak yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

"Mereka seperti terabaikan. Padahal mereka juga warga Pekanbaru," kata Martua Pangaribuan.

Penelusuran pihaknya, bahkan ada warga yang tak berhak atau berada di atas garis kemiskinan yang ternyata mendapat bantuan.

"Tentu kondisi ini membuat kita miris. Seperti apa pendataan aparatur Pemko di level bawah, RT dan RW hingga kelurahan," papar Martua.

Dalam hal ini, Martua menilai perlu pendataan yang terkoordinasi dengan baik antara setiap tingkatan pemerintahan, sehingga data yang didapatkan benar-benar valid.

"Semestinya dari tingkat RT/RW ke kecamatan, hingga data tersebut sampai diproses di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan benar-benar data yang real," katanya.

Bansos itu di antaranya seperti PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar.) Syarat-syarat yang harus dilengkapi masyarakat untuk mendapatkannya yakni harus ada surat miskin yang dikeluarkan oleh RT/RW lalu foto copy KK dan KTP suami istri serta akte kelahiran.

Manfaatnya, dengan adanya KIS misalnya masyarakat miskin ini sudah sangat terbantu. Mereka tidak perlu keluar uang untuk berobat, baik di Puskesmas dan rumah sakit.

Demikian pula dengan PKH, masyarakat miskin mendapat bantuan seperti beras, migor, telur, buah, serta bantuan uang yang nilainya dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perlu pengawasan dari berbagai pihak dalam hal penetapan data penerima bansos dan bantuan kesehatan ini, agar masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Kulim ini tidak merasa terasingkan dan terabaikan oleh pemerintah," tegas Martua Pangaribuan mengakhiri.(Andi)

Tag:
PSI
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini