BANGKINANG, riaueditor.com – Badan Kehormatan
(BK) DPRD Kampar dituding sebagai pembual besar. Tudingan itu
disampaikan LSM DPC Indonesian Parliament Watch (IPW) Kabupaten Kampar
mengkritisi kinerja DPRD Kampar sepanjang tahun 2013, Senin
(16/12/2013).
Ketua DPC IPW Kampar Dimpos TB mengungkapkan, BK DPRD yang diketuai
oleh Safi`i Samosir telah beberapa kali berjanji untuk memaparkan hasil
penilaian mereka tentang kedisiplinan dewan selama tahun 2013. Namun,
hingga memasuki akhir tahun 2013 ini, janji itu tak sekalipun ditepati.
"Ini menunjukkan, bobroknya kinerja BK itu sendiri. Bagaimana bisa
para anggota dewan disiplin kalau BK-nya sendiri pembual?," tuding
Dimpos dengan nada kesal saat berbincang-bincang dengan Riau Editor di
Bangkinang. Ia menambahkan, BK Kampar nyaris tidak mempunyai hasil kerja
yang nyata.
Dimpos menuturkan, Safi`i pernah berjanji akan merincikan tingkat
kehadiran setiap anggota dewan. Dikatakan, anggota dewan yang tidak
disiplin akan diserahkan ke fraksi masing-masing dan meminta fraksi
untuk melakukan evaluasi.
Ibarat pepatah, kata dia, BK seperti "Murah di Mulut, Mahal di
Timbangan". Selain itu, lanjutnya, BK yang telah berulang kali
mengungkap rencana bahwa setiap anggota dewan diberlakukan sistem
absensi elektrik (yakni, finger scanner). Namun itu pun tak terealisasi
juga.
Seingat Dimpos, Safi`i pernah menegaskan agar masyarakat tidak
memilih anggota dewan yang tidak disiplin pada Pemilihan Umum untuk
Legislatif tahun 2014 nanti. "Kalau memang serius, silakan dibuktikan,"
tandasnya.
Selama tahun 2013, sambung Dimpos, kinerja dewan dinilai sangat
buruk. Berbagai persoalan hanya berlalu begitu saja. Sementara, puluhan
miliar rupiah dihabiskan hanya untuk kunjungan ke luar daerah, studi
banding serta Bimbingan Teknis (Bimtek).
Menurutnya, berbagai kegiatan yang diikuti oleh dewan tidak berdampak
signifikan bagi perbaikan kinerja. DPRD Kampar pun terkesan tak
bertaring ketika diperhadapkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten
Kampar yang kontra-produktif.
"Buktinya, masalah pelayanan terhadap masyarakat dianggap seperti
angin lalu. Kemudian, saat berbagai konflik agraria melilit masyarakat
Kampar, dewan terkesan bersembunyi," ujar Dimpos.
Dimpos menyatakan, pesta demokrasi memilih wakil rakyat sudah di
depan mata. Ia mengingatkan masyarakat lebih cerdas dan jangan mau
terbuai dengan janji politik yang tak berdasar.
Sementara itu, Safi`i Samosir belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai
tanggapannya terhadap pernyataan IPW Kampar. Layanan Pesan Singkat (SMS)
yang dikirim Riau Editor tak kunjung dibalas hingga berita ini
diturunkan, Senin (16/12) sore. (smi)
Redaksi