BKSAP dan Kemlu Perkuat Koordinasi Diplomasi, Kepesertaan BoP Jadi Sorotan

Redaksi Redaksi
BKSAP dan Kemlu Perkuat Koordinasi Diplomasi, Kepesertaan BoP Jadi Sorotan
Rakor BKSAP dengan Kemlu di Senayan.(Foto: Ist)

JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu). Salah satu agenda utamanya membahas dinamika dan implikasi kepesertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

Rakor yang dilaksanakan Kamis (9/2/2026) di Ruang KK II, Komplek DPR/MPR/DPD RI, SenayanJakarta, dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, dan dihadiri oleh seluruh anggota BKSAP dari berbagai fraksi di DPR RI. Dari Kemenlu hadir Wamen, Sekjen Kemenlu beserta pejabat teras lainnya.

Ketua BKSAP menegaskan, bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif.

“Kehadiran Indonesia dalam berbagai forum internasional termasuk BoP, harus dipastikan tetap konsisten dengan amanat konstitusi dan keberpihakan kita pada kemerdekaan Palestina. Diplomasi kita tidak boleh kehilangan arah moralnya,” ujar Syahrul Aidi Maazat yang juga Anggota Komisi I FPKS DPR RI.

Wamenlu Armanatha C. Nasir dalam kesempatan itu memaparkan capaian diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2025, termasuk penguatan posisi Indonesia di berbagai forum multilateral, serta proyeksi kebijakan dan kegiatan diplomasi untuk tahun 2026.

Penekanan diberikan pada diplomasi perdamaian, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, serta peran aktif Indonesia dalam isu-isu global yang strategis.

Terkait BoP, Kemlu menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP tidak serta-merta dimaknai sebagai pengakuan terhadap praktik penjajahan Israel. Sebaliknya, keterlibatan tersebut diposisikan sebagai bagian dari ikhtiar diplomatik Indonesia untuk tetap hadir dalam proses internasional yang bertujuan mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.

Rakor juga membahas komitmen untuk memperkuat sinergi antara BKSAP DPR RI dan Kemlu ke depan. Penguatan sinergi tersebut meliputi penyelarasan agenda dan prioritas diplomasi antara pemerintah dan parlemen, koordinasi serta pertukaran informasi secara berkala dalam isu-isu strategis.

Selain itu dukungan terhadap pengembangan jejaring dan kemitraan antar parlemen guna memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Melalui mekanisme koordinasi yang lebih intensif ini, diharapkan diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen dapat berjalan seiring dan saling menguatkan dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia.

Tag:
BKSAPBoPDPRIsrarlpalestina
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini