7 Poin Kesepakatan Rapat Pleno Golkar Terkait Status Tersangka Setya Novanto

Redaksi Redaksi
7 Poin Kesepakatan Rapat Pleno Golkar Terkait Status Tersangka Setya Novanto
(Bayu S/Okezone)
Rapat pleno Partai Golkar.

JAKARTA - DPP Partai Golkar hari ini menggelar rapat pleno. Salah satu pembahasannya adalah menyikapi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus e-KTP.

Rapat yang dihadiri hampir seluruh pengurus DPP Partai Golkar ini menghasilkan tujuh kesimpulan yang dibacakan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid.

"Rapat pleno hari ini berlangsung demokratis, baik dan dinamis setelah ketua umum sampaikan kondisi rapat. Baik internal dan eksternal dan perkembangan yang ada di DPR," ucap Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2017).

Tujuh kesimpulan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar, tersebut yakni:

1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub Bali 2016), khususnya yang berhubungan dengan dukungan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

2. DPP Partai Golkar tetap melaksanakan keputusan Rapimnas tahun 2016 khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Jokowi sebagai calon presiden 2019.

3. DPP Partai Golkar tetap melaksanakan keputusan Rapimnas 2017 untuk tidak melaksanakan Munaslub.

4. DPP Partai Golkar menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Golkar untuk menugaskan Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umur Golkar yaitu Setya Novanto.

5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap UU Pemilu pada 20 Juli 2017 yang akan datang maka seluruh anggota fraksi diwajibkan untuk hadir dalam memperjuangkan penugasan Partai Golkar.

6. DPP Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini partai Golkar baik internal maupun eksternal.

7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi kedepan harus tetap berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta seluruh peraturan pelaksanaan.

"Saya pimpinan rapat menangkap semua nuansa tetap solid, kompak, bersatu dalam menjalankan kerja politik tetap solid kompak bersatu menghadapi badai apapun Partai Golkar sehingga bisa menjalankan kerja-kerja politik," ucap Nurdin. (sym)

(Ari/okezone)

Tag:
e-KTPe KTPkorupsi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini