Jual Tanah Bermasalah, Lurah Palas Tolak Bubuhkan Tandatangan

Redaksi Redaksi
Jual Tanah Bermasalah, Lurah Palas Tolak Bubuhkan Tandatangan
riaueditor.com/fin

PEKANBARU, riaueditor.com - Sempat membayar uang muka, boru Sialagan urung membeli tanah milik Basaria boru Sirait seluas 4,5 hektar. Pasalnya Lurah Palas, Rizki Pramadani S.STP menolak menandatangani surat tanah yang terletak di Jalan Damai Ujung RT 3 RW 8 Kelurahan Palas itu, karena diduga bermasalah.

"Si pembeli sudah membayar uang kepada si penjual (Basaria boru Sirait, red). Seiring perjalanan waktu sudah kita ukur sesuai surat dia. Awalnya ndak ada masalah. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, datang orang mengklaim", ujar Lurah Rizki Pramadani usai mediasi antara penjual dan pembeli di kantor Kelurahan, Selasa (21/9/21).

Atas klaim tersebut kemudian Lurah Rizky menyarankan si penjual untuk menyelesaikan hal itu terlebih dahulu sebelum menandatangani surat tanah yang akan dia (Basaria, red) jual.

"Kami sudah menyarankan si penjual untuk membuat laporan ke kami. Akan tetapi dia tidak mau. Kalau si pemilik atau si penjual tanah merasa tanahnya diserobot, tentunya dia buat laporan ke kami. Nah atas dasar itu kami bisa memanggil para pihak", ujarnya.

Menurutnya, sesuai administrasi dan fakta di lapangan, tanah seluas 4,5 hektar yang akan dijual tersebut sudah terserobot seluas 1 hektar, ujar Rizki menirukan pengakuan si pembeli, boru Sialagan.

"Jadi kita hindarilah masalah. Makanya di pertemuan tadi kita putuskan dipending terlebih dahulu. Selesaikan dulu masalahnya, nanti setelah selesai baru kita terbitkan suratnya. Sepanjang sesuai prosedur, tidak bermasalah, sesuai sempadannya, kami tidak ada alasan untuk tidak meneken", ucapnya.

Rizki pun berharap agar antara si penjual dan si pembeli tanah menyelesaikan terlebih dahulu masalah internalnya.

"Kalau si pembeli tak mau lagi, tentu dia minta uangnya kembali.

Dan saya harap kepada si penjual agar dengan legowo mengembalikan", ujar Lurah Rizki.

Sementara itu Penasehat Hukum Kelurahan Palas Rachmad Oky SH menerangkan bahwa Lurah itu pejabat administrasi. Dia akan meneken surat yang bisa dibuktikan nantinya.

"Kalau ada bersengketa atau ada sesuatu yang dinilai tidak beres oleh Lurah, Lurah itu punya kewenangan menolak untuk meneken. Kalau Lurah meneken tanpa dasar yang jelas, Lurah bisa dipidana lho", tukasnya.

Rachmat menjelaskan dalam kasus ini Lurah Palas Rizki menjalankan UU instasi pemerintahan.

"Dia wajib berhati-hati menandatangani surat seseorang. Bukan menghalangi atau menolak. Sebagai pejabat administrasi dia tidak boleh memihak. Sekarang pak Lurah fungsi ketidakberpihakan kepada siapapun", tegas Rachmat Oky.

Sementara pantauan di kantor kelurahan, tampak sejumlah warga dari salah satu organisasi Kepemudaan ikut mengawal pemilik tanah. Disisi lain, sejumlah aparat Kepolisian dari Polsek Rumbai dibawah komando IPDA Frans Utama Siburian, tampak berjaga-jaga. (fin)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini