Ketua DPP AMI Sebut SPMB 2025 Riau Sarat Masalah, Siapa Dalangnya?

Redaksi Redaksi
Ketua DPP AMI Sebut SPMB 2025 Riau Sarat Masalah, Siapa Dalangnya?
Istimewa

PEKANBARU - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP AMI), Ismail Sarlata mengingatkan Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, untuk tidak berbangga diri atas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 yang dinyatakan sukses oleh sejumlah oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini disampaikan Ismail dalam siaran pers yang dilansir satuju.com Sabtu (12/07/2025).

Ismail menyebut Gubernur Wahid jangan berbangga diri atas laporan keberhasilan pelaksanaan SPMB 2025 dari oknum-oknum Dinas Pendidikan RTiau.

"Laporan tersebut belum tentu bisa dipertanggungjawabkan sebelum diuji kebenarannya oleh masyarakat,” ujar Ismail.

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Menurut Ismail, sejumlah elemen masyarakat siap menguji klaim keberhasilan pelaksanaan SPMB 2025. Ia menyebut, berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan dari masyarakat, terdapat dugaan pencatutan nama sejumlah pejabat tinggi di Riau, termasuk Gubernur Riau, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Danlanud, Danrem, dan Danlanal oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pencatutan nama-nama tersebut diduga digunakan untuk memberikan “atensi khusus” dari pimpinan Dinas Pendidikan kepada calon siswa tertentu yang tidak lolos SPMB agar tetap diterima di sejumlah sekolah favorit, seperti SMA Negeri 1, 4, dan 8. Proses ini kebetulan dilakukan melalui mekanisme rekap internal di Dinas Pendidikan.

Rekap dan Penambahan Kuota Hilangkan Hak Masyarakat

Ismail menilai tindakan ini secara langsung merugikan masyarakat Riau, karena mengurangi kesempatan anak-anak yang seharusnya diterima di sekolah tujuan melalui jalur resmi SPMB.

“Dinas Pendidikan disebut melakukan rekap internal dan rasionalisasi melalui Surat Edaran penambahan kuota penerimaan murid baru yang berlaku pada 7–8 Juli 2025. Surat tersebut bernomor: 400.3.8.1/Disdik/2.0/2025/9867 dan ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau, H. Erisman Yahya, MH,” beber Ismail.

Desakan Pertanggung Jawab dari Pimpinan Dinas Pendidikan

Menutup pernyataannya, Ismail meminta agar Gubernur Riau dan para pejabat tinggi yang namanya dicatut segera meminta pertanggungjawaban pihak terkait di OPD Dinas Pendidikan, utamanya Plt Kadisdik dan Sekretaris Dinas.

“Demi menjaga nama baik Gubernur Riau, Kapolda, Kajati, Danlanud, Danrem, serta Danlanal, saya mendesak agar Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas segera dimintai klarifikasi. Merekalah sesungguhnya yang disebut sang 'juru kunci' meloloskan murid yang tidak terjaring di SPMB melalui jalur belakang,” tegas Ismail Sarlata.(*)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini