Terkait Karut Marut BUMDes Domo, Tokoh Masyarakat Ini Minta Bupati Kampar Turun Tangan

Redaksi Redaksi
Terkait Karut Marut BUMDes Domo, Tokoh Masyarakat Ini Minta Bupati Kampar Turun Tangan
istimewa

KAMPAR, riaueditor.com - Ada beragam pendapatan dalam membangun desa setiap tahunnya, apakah itu bantuan pemerintah Kabupaten seperti APB Desa, Bankeu dari Provinsi, serta bantuan dari APBN seperti Dana Desa (DD).

Tak sampai di situ, melalui Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDes, pemerintah dan pemerintah daerah juga mengucurkan bantuan modal agar ekonomi pedesaan maju dan berkembang menuju masyarakat sejahtera.

Demikian dijelaskan Abu Darwis, yang juga mantan Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Domo, kecamatan Kampar Kiri, kabupaten Kampar, kepada awak media ini, Sabtu (12/2/2022).

Terkait karut marut dana BUMDes Domo yang belakangan ini menjadi topik hangat di beberapa media online, dijelaskan Darwis sejak awal berdiri BUM Desa Domo tidak ada keterbukaan kepala Desa prihal dana yang akan dikelola BUMDes.

Sebagai penasehat BUMDes, kepala desa terlalu dominan dan campur tangan dalam menentukan arah usaha yang akan dikelola BUMDes Domo.

Tak sampai disitu, tambah Darwis, kepala desa juga menempatkan orangnya sebagai bendahara BUMDes sehingga ianya leluasa mengotak atik tanpa memandang tupoksi pengurus BUMDes lainnya.

Hal itu diungkapkannya, setelah membaca pernyataan dan bantahan Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Riau Syofian SH, MH., yang dilansir kabarriau/babe, Jumat (11/2/22) yang tak lain guna meyakinkan publik bahwa Kades Domo tidak terlibat dalam pengelolaan dana BUMDes.

"Hal ini berbeda terbalik dengan yang kami pantau dan alami di lapangan, mulai dana BANKEU diterima oleh Pemerintah Desa melalui BUM Desa Domo, pemerintah Desa Domo tidak pernah mengadakan musyawarah dan mufakat terkait keadaan keuangan BUMDes, sampai saat ini. Hal ini yang memicu pengurus membubarkan diri karena tidak melihat itikad baik dari pribadi Kades Firmansyah terkait maju mundurnya Badan Usaha Milik Desa Domo tersebut," jelasnya, Sabtu (12/2/22).

Darwis mengungkapkan, mengatasanamakan BUMDes, Kades Firmansyah membuka toko menjual material bangunan sebagai usaha andalan BUMDes, juga tanpa musyawarah dan mufakat dengan perangkat BUMdes.

"Tak heran usaha tersebut hanya berjalan beberapa bulan, karena warga Desa tidak setiap saat mendirikan bangunan. Walhasil dana yang digelontorkan Pemprov Riau tersebut tidak dirasakan masyarakat faedahnya," ulas Darwis.

Dari sini kemudian muncul berbagai asumsi dan multitafsir karena masyarakat menganggap usaha ini tidak bisa membantu dan membuka lapangan pekerjaan, sementara ekonomi masyarakat tengah terpuruk oleh dampak pandemi covid-19," katanya.

Terkait pernyataan Ketua PEPDESI dengan terusiknya Kades Domo Firmansyah oleh pemberitaan di beberapa media online, "Saya kira wajar saja jika awak media mengangkat kesimpang siuran dana BUMDes Domo, dan faktanya saat ini masyarakat desa Domo mulai mengungkapkan mosi tak percaya, karena keluh kesah warga yang tak kunjung didengar APIP dan APH," ungkap Darwis.

Selaku mantan Kades, Darwis juga menyesali pembelaan Ketua PAPDESI yang membabi buta tanpa mengoreksi kondisi rill di lapangan, "Memang secara regulasinya begitu, tapi faktanya ada berapa banyak kepala desa di Indonesia yang terpidana karena penyimpangan dana BUMDes," timpal Darwis.

Melihat kondisi BUMDes Domo yang sejak tiga tahun tidak berjalan sama sekali, Darwis berharap Bupati Kampar Catur Sugeng turun tangan membenahi badan usaha yang ditunggu-tunggu masyarakat desa Domo agar mampu menggerakkan perekonomian warga terlebih di masa sulit sekarang ini.

"Masyarakat sudah jenuh dan kehilangan kepercayaan, sejak dari bantuan bedah rumah yang materialnya dijual setinggi langit kepada warga penerima manfaat. Belum lagi sikap nepotisme di program umroh gratis 2019. Sekarang maunya Bupati turun tangan membenahi keterpurukan ini," beber Abu Darwis.

Menjawab keluhan tokoh masyarakat Domo ini, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Riau Syofian SH, MH, dikonfirmasi kabarriau.com mengatakan, "Ga ada kapasitas saya menjawab celoteh warga, saya bicara objektif dan proporsional selaku ketua DPD PAPDESI Riau," katanya, Sabtu (12/2/22) sore.

Ditegaskan Syofian, "Siapa pun kepala desanya asal anggota PAPDESI Riau, akan kita bantu dalam segala hal, bukan hanya Kades Domo," pungkasnya.***

Tag:
BUMDesDomodanakasus
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini