Terkait Kontrak Kerjasama Publikasi, Diskominfo Inhu Dinilai Pilih Kasih

Redaksi Redaksi
Terkait Kontrak Kerjasama Publikasi, Diskominfo Inhu Dinilai Pilih Kasih
ilustrasi

RENGAT, riaueditor.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Inhu yang dipimpin mantan Kabag Humas Pemkab Inhu, Jawalter Situmorang, dalam bagi-bagi kontrak kerja sama halaman pada media cetak maupun media online dinilai pilih kasih alias tebang pilih.

Hal ini membuat puluhan media cetak dan media online yang ada di Kabupaten Inhu harus gigit jari dan hanya jadi penonton, begitu juga dengan wartawannya harus puas dengan apa yang diberikan kepada rekan se profesinya, yang sebahagian besar wartawan harus nyongak nyongak belaka.

Wartawan Kantor Berita Antara yang berdomisili di Pematangreba, Asripilyadi Senin (27/11) mengatakan, pembahagian kontrak kerjasama halaman yang diberikan Pemkab Inhu melalui Diskominfo Inhu merupakan tindakan yang tidak mendidik kepada wartawan tempatan, sebab pembagian kontrak halaman itu terkesan pilih kasih dan tebang pilih, yang diduga diberlakukannya kepada orang-orang dekat dengan penguasa saja.

"Hal ini akan membuat kegaduhan terhadap sesama wartawan, karena tindakan pilih kasih dan tebang pilih tadi, dan kepada Bupati Inhu, Yopi Arianto yang juga sebagai bakal Calon Gubernur Riau, hendaknya dapat bertindak adil dan bijaksana, untuk menghindari terjadinya kegaduhan sesama media," katanya.

Sebaiknya sambung Asripilyadi, apa yang telah diputuskan Diskominfo Inhu terkait kontrak kerjasama media ditinjau kembali, karena jelas terjadi dikriminatif antar sesama kuli tinta, sementara ada media cetak yang tak pernah kelihatan surat kabarnya namun diloloskan juga, terangnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Inhu telah mengumumkan 14 nama media cetak dan online yang mendapat kerjasama dengan Pemkab. Inhu, dari 14 media tersebut 7 media cetak dan 7 media online.

Plt Kepala Dinas Kominfo Inhu Jawalter Situmorang melalui Kepala Seksi Hubungan Media dan Statistika Sektoral Diskominfo Inhu selaku PPTK R Darnain mengatakan, bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh media untuk dapat melaksanakan pekerjaan publikasi media massa pada kegiatan penyebarluasan Informasi pembangunan daerah tahun 2017.

Adapun syarat-syarat pendaftaran adalah, mengajukan permohonan kerjasama penyebarluasan informasi dan publikasi untuk tahun 2017 dengan melampirkan profil perusahaan lengkap dengan dokumen-dokumen pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, Surat Domisili, NPWP, SIUP, TDT dan bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir.

Selain itu katanya, lolos verifikasi Administrasi Dewan Pers, Pimpinan Redaksi minimal dijabat oleh wartawan utama dengan melampirkan poto copy kartu dan surat penunjukan sebagai pimpinan redaksi.

“Selanjutnya menempatkan wartawan liputan khusus di kabupaten inhu minimal wartawan muda dengan melampirkan poto copy kartu serta terdaftar sebagai salah satu organisasi pers yang diakui Dewan Pers,” jelasnya.

Yang terakhir adalah melampirkan kliping berita positif tentang Pemkab. Inhu 3 bulan terakhir, tutupnya.

Dari daftar nama media yang lolos dalam kerjasama tersebut berdasarkan pengamatan ada beberapa media yang diragukan bisa memenuhi verifikasi dimaksud, "Nah ini perlu dijelaskan secara rinci agar sejumlah wartawan yang tidak memdapatkan kontrak kerjasama halaman pada medianya dapat mengerti. (Zul)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini