Realisasi Pembangunan Wilayah Lokpri di Rohil ‘Nol Persen’

Redaksi Redaksi
Realisasi Pembangunan Wilayah Lokpri di Rohil ‘Nol Persen’
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Rohil, Wazirwan Yunus
BAGANSIAPIAPI, riaueditor.com - Program pemerintah pusat untuk memajukan lokasi prioritas (lokpri) khususnya di Kabupaten Rohil belum terealisasi. Persoalan ini dapat berdampak terhadap visi dan misi pembangunan di Rokan Hilir.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Rohil, Wazirwan Yunus, ketika dikonfirmasi terkait perkembangan lokpri, Rabu (14/12) DI Bagansiapiai. Dikatakan,  wilayah lokpri yang sudah dipresentasikan pusat yakni, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Bangko dan Sinaboi. Sedangkan, BPP mengusulkan Kecamatan Kubu Babussalam dan Pekaitan termasuk didalamnya.

Menurutnya, penetapan wilayah lokpri dilakukan pada daerah yang memiliki batas langsung dengan negara tetangga, hal ini untuk menjaga status daerah dan kedaulatan negara. Selain itu, penetapan lokpri untuk menjaga tidak timbulnya konflik di perbatasan.

Disisi lain konsep nawacita yang di cetuskan presiden Jokowi yakni untuk memberikan pemerataan pembangunan, namun dengan sistim berbeda yakni dimulai dari pedesaan (pesisir) hingga ke kota. Namun demikian dibutuhkan kerjasama semua egosektoral supaya dapat terlaksana dengan baik.

"Sistimnya berbeda sekarang kalau dulu dari atas ke bawah, skrg dari bawah ke atas. Saya pikir kalau terlaksana ini bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian didesa secara signifikan," ujarnya.

Ditambahkan mantan Kabag Pertanahan Rohil itu,  untuk wilayah lokpri di Rohil, BPP mengusulkan ke pusat tambahan 2 lokpri yakni, kecamatan Kubu Babussalam dan Pekaitan. Jika dilihat dalam peta, maketnya seperti membangun dalam bentuk lingkaran.

Wazirwan menambahkan, kendala dalam membangun wilayah lokpri diantaranya anggaran dan lemahnya egosektoral. Artinya, supaya semua fokus membangun harus diperkuat dengan peraturan pemerintah, sehingga semua merasa memiliki tanggung jawab.

"Contohnya, untuk fisik jalan, bangunan, pangan, perikanan, perkebunan dan lainya harus ada SKPD nya," imbuhnya. (dw)
Tag:
pembangunanwilayah
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini