BPN Terbitkan 2000 Prona Untuk Masyarakat Rohil

Redaksi Redaksi
BPN Terbitkan 2000 Prona Untuk Masyarakat Rohil
dw/riaueditor.com
BPN Terbitkan 2000 Prona Untuk Masyarakat Rohil

BAGANSIAPIAPI, riaueditor.com - Road Show Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Riau Drs Lukman Hakim, SH bersama rombongan ke Rokan Hilir dalam rangka meninjau pelayanan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah, dan penyerahan sertifikat tanah secara gratis Program Agraria Nasional (Prona) dari BPN Kabupaten Rokan Hilir berjalan sukses.

Rombongan Kakanwil BPN Provinsi Riau mendapat sambutan hangat dari Bupati Rokan Hilir H.Suyatno dengan smabutan para tokoh dan pucuk suku Aceh di Mess Pemda, Jalan Perwira, Kamis (29/12) sekira pukul 10.00 WIB.

Kedatangan Kepala BPN ini merupakan Kabupaten keempat yang dikunjungi Melalui kegiatan singkat penyerahan secara simbolis kepada penerima sertifikat tanah gratis program Prona ini berlangsung di Gedung Serbaguna, Jalan Geudng Nasional Bagansiapiapi.

Sebanyak 2.000 warga kurang mampu di Kabupaten Rokan Hilir menerima sertifikat tanah secara gratis program nasional (Prona) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hilir. Namun saat itu diserahkan secara simbolis sebanyak 232 warga dari 21 desa dna 7 Kecamatan di Rohil. Untuk sisanya nanti akan diserahkan oleh Bupati H Suyatno, Wabup Drs Jamiluddin saat nantinya kunjungan kerja ke Kecamatan.

Sertifkat diserahkan oleh Bupati Rohil H.Suytano bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Drs. Lukman Hakim SH serta Kepala Kantor BPN Rohil Budi. Dlama kesempatan itu juga diserahkan hak pakai atas nama Pemkab Rohil untuk peruntukan Pelabuhan Bagansiapiapi.

Bupati Rohil H.Suyatno mengatakan, pihaknya sangat berterimaksih karean NPN Rohil sudah menjalnkan program Prona sehingga warga-warga kurang mampu mendapatkan sertifikat secara gratis. "Ini program pusat dna kita dpaat jatah 2000 bidang dan semua terlaksana selama tahun 2016." kata Bupati.

Namun sebagai catatan kusus memang ajuan sertifikat tanah milik Pema Rohil masih banyak yang belum selesai. "Kita ajukan sejak 2002-2016 ada 344 persil namun sampai saat ini baru 117 persil yang keluar dari BPN." kata Bupati.

Ia menjelaskan bahwa Sertifikat yang diusulkan perlu cepat dikeluarkan mengingat sudah dilakukan ganti rugi kepada masyarakat dan kerpa menjadi temuan karena tidak adanay sertifikat. "Sudah berkali-kali kita ditanya BPK karena sertifikatnya belum ada, tentunya kita sangat berharap sisanya bisa segera selesai biar pertanggungjawavan ganti rugi kita bisa memiliki kekuatan hukum dan legal." tegas Bupati.

Tak hanay itu Bupati juga sempat curhat, paslanya lahan yang direncanakan membangun jalan lintas Sinaboi-Dumai terhalang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) perusaan yang izinnya dikeliatkan oleh kementrian kehutnan dan lingkungan hidup. "Saya berfikir lahan itu didaeah kita hanya karena masuk HPH jadi kita sulit membangun jalan. Minta izinnya susahnay setengah mati. Tentu ini sangat menghambat pembangunan Rohil kedepan." kata Bupati.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Lukman Hakim, SH saat diwawancarai wartawan mengutarakan, sertifikat hak milik tanah sudah menjadi kebutuhan, ibarat sama dengan BPKB kendaraan bermotor. Artinya sudah selayaknya masyarakat sadar soal pertanahan ini.

"Kalau sudah ada sretifikat maka tanah milik kita legal dan memiliki kekuatan hukum." katanya. Ia juga berpesan agar para Camat, Lurah, Penghulu untuk berhati-hati dalam mengeluarkan surat keterangan tanah.

"Surat keterangan hati-hati karena fakatnya banyak yang tumpang tindih karena administasinya yang kurang baik. Mislakna lurah sutau tempat pensiuan dna mengeluarkan surat keterangan, berkasnya itu tidak diberikan kepada pejabat yang baru sehingga kembali mengeluarkan surat dilahan yng sama sehingga mengakibatklan terjadinya tumpang tindih," tegasnya.

Ia menambahkan, Terkait dengan realisasi Prona di Tahun 2017 mendatang, untuk APBN itu dibiayai sebanyak Rp 3 juta persil, sisanya sebesar 2 juta nantinya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Jika Kabupaten Rokan Hilir menyanggupi melalui pembiayaan APBD maka sebuah hal yang sangat didukung oleh pemerintah pusat.

“Untuk target 2017, itu dari APBN dibiayai sebanyak Rp 3 juta persil, sisanya seperti apa yang saya sampaikan kepada pak Bupati, apabila bisa diakomodir melalui APBD, Alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa, maka kita harus mencari cara lain mungkin dengan menggandeng CSR, dimana kebun-kebun masyarakat yang ada disini melalui CSR bisa membantu rakyat sekitar,” katanya.

Ia juga berharap, pelayanan BPN di daerah, khususnya di Provinsi Riau bisa terus meningkatkan pelayanan, melaksanakan penyuluhan sadar tertib pertanahan kepada masyarakat luas. Pihaknya berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam melayani kepengurusan Sertifikat masyarakat Rohil. (dw)

Tag:
BPNrohilsertifikat
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini