Wabup Rohil Pasang Target: Kinerja Pemkab Harus Naik Kelas Tahun Ini

Redaksi Redaksi
Wabup Rohil Pasang Target: Kinerja Pemkab Harus Naik Kelas Tahun Ini
Foto: Diskominfotik Rohil
Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles membuka secara resmi kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026.

ROHIL, riaueditor.com - Wakil Bupati Rokan Hilir (Wabup Rohil), Jhony Charles, secara resmi membuka kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026, bertempat di Lantai 8 Kantor Bupati Rohil, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan ini merepresentasikan salah satu agenda strategis tahunan pemerintah daerah dalam mengukur, mengevaluasi, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola kinerja instansi secara berkesinambungan.

Dalam arahannya, Wabup Jhony Charles menegaskan komitmen kuat seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mendongkrak predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dari yang semula berada pada kategori "B" menuju predikat "A" pada tahun 2026.

Target tersebut mencerminkan orientasi pemerintah daerah untuk tidak sekadar mempertahankan status quo, melainkan mendorong lompatan kualitas tata kelola secara terukur.

Jhony Charles memaparkan data capaian SAKIP Kabupaten Rokan Hilir yang menunjukkan tren peningkatan meski masih bergerak pada kisaran nilai yang moderat.

Pada tahun 2024, Rokan Hilir tercatat meraih nilai 68,48, yang kemudian mengalami kenaikan tipis menjadi 68,56 pada tahun 2025.

"Nilai SAKIP kita terus meningkat meski saat ini masih berada di kategori predikat B. Ini adalah buah dari komitmen dan antusiasme seluruh perangkat daerah yang terus membaik. Oleh karena itu, pada tahun 2026 ini, kita harus optimis dan bekerja keras bersama untuk meraih predikat A," tegas Wabup Rohil.

Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan SAKIP bukanlah sekadar tumpukan dokumen administratif di atas meja kerja, ataupun formalitas semata dalam pemenuhan kewajiban birokrasi.

Lebih dari itu, SAKIP merupakan instrumen manajemen kinerja yang berfungsi memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir secara menyeluruh.

Guna menutup celah kinerja yang masih ada sekaligus menjawab tantangan struktural dalam tata kelola pemerintahan, Wabup Jhony Charles menyampaikan tiga instruksi utama kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran

Seluruh program yang direncanakan wajib memiliki target kinerja yang terukur dan spesifik, serta selaras dengan visi daerah: "Terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir yang Bermarwah, Maju, Sejahtera, Beriman, dan Berbudaya."

Kualitas Program

Diperlukan logika keterkaitan yang kuat antara sasaran, program, kegiatan, dan indikator yang ditetapkan, dengan tetap relevan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing perangkat daerah serta mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.

Pemanfaatan Hasil Evaluasi Hasil pengukuran kinerja harus benar-benar difungsikan sebagai bahan evaluasi yang substantif dan basis perbaikan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya, bukan sekadar arsip administratif.

Visi Kabupaten Rokan Hilir tersebut diterjemahkan ke dalam lima Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang menjadi acuan utama penilaian kinerja, meliputi:

Infrastruktur

Memantapkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, diukur melalui Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI).

Layanan Dasar

Pemantapan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial secara merata, diukur melalui Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

SDM dan Budaya

Memantapkan sumber daya manusia yang unggul, agamis, dan berbudaya, dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia.

Ekonomi

Mendorong pemulihan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan dan ekonomi biru, diukur melalui laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Tata Kelola

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel berbasis teknologi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Rincian indikator dan capaian kinerja tersebut dipaparkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, Fauzi Efrizal, di hadapan tim evaluator.

Dalam kesempatan yang sama, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Rokan Hilir turut memaparkan capaian kinerja tahun 2025 serta progres pelaksanaan program tahun berjalan 2026.

Kegiatan evaluasi berkala tersebut dipantau langsung oleh Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, yang dihadiri oleh Fanoeel Thamrin, ST., M.Kom., selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, serta Adi Anggriawan, SE., selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama.

Sementara itu, dari jajaran internal Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Wabup Jhony Charles turut didampingi oleh Sekda Fauzi Efrizal, Asisten III Nurmansyah, Inspektur Daerah Sarman Syahroni, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Beny Hartedi. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

"Saya meminta seluruh jajaran untuk bersikap kooperatif, transparan, dan menyiapkan data dukung yang akurat selama proses evaluasi. Jadikan ini momentum untuk membuktikan bahwa birokrasi kita benar-benar melayani masyarakat," tutup Jhony Charles.(inf/rohil)

Tag:
kelasnaikrohiltarget
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini