Korupsi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Redaksi Redaksi
Korupsi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
PEMBERANTASAN korupsi yang sedang berjalan selama ini tampaknya masih berkutat seputar penangkapan dan penindakan, belum bergeser ke arah pencegahan secara menyeluruh. Ada satu aspek penting yang sering dilewatkan dalam pemberantasan korupsi, yakni pembangunan sumber daya manusia.

Pembangunan Sumber Daya Manusia ini adalah merupakan langkah penting untuk pencegahan korupsi jangka panjang. Di mana pembangunan manusia
yang berkarakter dan teguh dalam memegang prinsip merupakan bentuk dari pencegahan yang paling jitu dibanding metode lainnya, selain peningkatan kesejahteraan para aparaturnya.

Rendahnya hukuman bagi para koruptor juga berafiliasi terhadap tindakan mereka dalam memandang status hukum yang bakal mereka sandang, banyak para koruptor yang tertangkap tangan malah menganggap enteng lembaga hukum, bahkan berani menantang. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, meminta aparat penegak hukum menyegerakan hukuman mati kepada mereka. Lantas, sebegitu parahkah perilaku para koruptor di negeri ini hingga tak menyadari kesalahan?

Jika melihat dalam beberapa dasawarsa terakhir, pemberantasan korupsi yang dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak mengalami
kemajuan, indeks kepercayaan publik terhadap lembaga yang satu ini juga cukup besar. KPK membuktikan, pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak hanya pada kasus kecil, namun gebrakannya telah menyentuh level pejabat sekelas menteri bahkan yang masih aktif tak luput dari perhatian KPK.

Namun upaya yang gencar tersebut tampaknya tidak dibarengi dengan penurunan angka tindak pidana korupsi yang signifikan, semakin banyak pejabat yang ditangkap semakin banyak pula yang tetap berani berbuat korup. apa yang salah?

Jika menilik masalah pemberantasan korupsi ini lebih jauh lagi, upaya pemerantasan korupsi tidaklah cukup pada sanksi semata. Namun perlu
rumusan tepat untuk menutup rapat-rapat celah dan peluang terjadinya tindak korupsi.

Hasil survei Transparansi International tahun lalu, negara-negara dengan tingkat suap dan tindak korupsi terendah di dunia adalah Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Negara-negara tersebut memiliki tingkat suap rata-rata hanya 1%. Tentu kita perlu banyak menggali dan belajar dari mana pun termasuk dari negara-negara yang terbukti berhasil menekan angka korupsi di negaranya.

Denmark, salah satu kunci keberhasilannya dalam menerapkan sistem integritas nasional adalah dengan mengharuskan setiap kementerian melaporkan pengeluaran mereka termasuk biaya perjalanan dan hadiah setiap bulannya. Kemudian independensi dan efisiensi kejaksaan mereka juga berperan dalam menekan kasus korupsi di negara berpopulasi sekitar 5,5 juta orang tersebut.

Melihat pentingnya pembangunan sumber daya manusia dalam menekan angka korupsi di suatu Negara, maka pemerintah ke depan mesti memprioritaskan program tersebut dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang. Terutama bagi para peserta didik yang kelak akan memimpin bangsa ini ke depan.

Di sinilah penanaman nilai-nilai tersebut dilakukan agar perbuatan serupa tidak lagi terulang ke depannya. Halnya juga dengan materi pendidikan pengentasan korupsi, perlu diperbanyak di dalam kurikulum pendidikan, sehingga akan timbul pemahaman dari para generasi muda saat ini akan dampak dan bahaya korupsi bagi perjalanan bangsa ini ke depan.

Oleh: Muhammad Rafi, S.Sos
Peminat masalah politik
Bemukim di kabupaten siak

Tag:
dankorupsiopinipembangunanSDM
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini