Tahun ini, Indonesia menapaki momentum perayaan 71 tahun kemerdekaannya. Sebuah periode yang tak pantas lagi untuk disebut muda. Ibarat manusia, usia kemerdekaan yang telah direguk negeri ini seharusnya telah memasuki fase yang matang. Tapi benarkah kehidupan negeri ini sudah menjadi bangsa yang matang secara ekonomi, politik, maupun sosial atau dalam istilah founding father negeri ini kita sering mendengarnya sebagai bangsa yang berdaulat?
Inilah pertanyaan besar yang selalu mengiringi setiap kali perayaan 17 Agustus sepanjang periode negeri ini merdeka. Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan klasik semacam ini hanya sekedar melintas namun dalam perjalanan waktu kita justru lebih terlihat gamang dalam menemukan solusinya.
Lantas, ketika negeri ini masih terjebak dalam kegamangan tak berujung untuk menemukan solusi, Indonesia sudah dihadapkan pada tantangan baru bernama globalisasi di kawasan ASEAN. Kita lebih mengenalnya dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Fase ini telah resmi bergulir sejak akhir Desember 2015. Di sini, persaingan menjadi lebih terbuka. Rasanya, hanya sumber daya manusia (SDM) kompetitif saja yang kelak bisa survive untuk menjadikan negaranya sebagai bangsa yang unggul dan berdaulat.
Pertanyaan berikutnya pun datang; mampukah Indonesia menjadi bangsa unggul dan berdaulat di tengah persaingan bebas antarnegara kawasan di ASEAN? Tanpa hendak bersikap pemistis, negeri ini sesungguhnya masih harus berjuang keras untuk menjadi bangsa berdaulat sebagaimana yang pernah dicita-citakan Presiden Indonesia pertama, Bung Karno.
Merujuk survei Prosperity Index 2015 -- di dalamnya memuat peringkat kemakmuran -- lembaga penelitian Legatum Institute dari Inggris, posisi Indonesia ternyata masih jauh di belakang Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Dalam survei itu kriteria penilaian meliputi tingkat ekonomi, kewirausahaan, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan rata-rata per kapita.
Lalu berkaca kepada survei Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua atau The Education for All Development Index (EDI) yang dilakukan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), posisi Indonesia terlihat sangat miris. Survei itu menempatkan Indonesia hampir menempati tempat terendah terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia-Pasifik. Indonesia berada di peringkat ke-10 dari 14 negara.
Kemudian saat melihat tingkat pendapatan nasional yang dicerminkan melalui Gross Domestic Product (GDP), posisi Indonesia ternyata tertinggal sangat jauh dengan negeri jiran Malaysia maupun Singapura. Padahal, kedua negara tersebut memiliki usia kemerdekaan lebih muda dibandingkan Indonesia. Malaysia baru menyatakan diri merdeka dari Inggris pada 31 Agustus 1957 dan Singapura pada 9 Agustus 1965.
Tapi jika membuka lembaran fakta ekonomi, GDP Singapura dan Malaysia ternyata sudah jauh meninggalkan Indonesia. Data Bank Dunia yang dirilis pada 2016, menempatkan Singapura sebagai negara kaya kesembilan dengan GDP sebesar 55.182 dolar AS. Lalu Malaysia berada di peringkat ke-66 (GDP senilai 10.538 dolar AS). Sementara Indonesia, tercecer di peringkat 118 dengan GDP sebesar 3.475 dolar AS.
Indonesia Tidak Fokus
Mengapa usia kemerdekaan Indonesia yang lebih lama dibandingkan Singapura maupun Malaysia itu tak mampu berjalan linear dengan perbaikan tingkat kehidupan penduduk dan bangsanya? Satu hal yang paling utama adalah bangsa ini sebenarnya tidak fokus dalam menata masa depannya.
Bahkan menjadi sangat ironis, inisiasi menciptakan globalisasi itu justru berawal dari bumi Indonesia. Tepatnya, pada 1994 terlahir kesepakatan bernama Bogor Goals. Kesepakatan ini dirumuskan dalam pertemuan APEC yang dilakukan di Bogor. Bogor Goals itulah yang kemudian menciptakan dasar-dasar globalisasi pada masa kini.
Sayangnya, inisiasi globalisasi yang ditandai di Bogor itu justru diabaikan para stakeholders di negeri ini. Seiring jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada 1997, Indonesia justru dibawa terlena ke dalam euforia demokrasi. Padahal pada periode yang sama, ide mencanangkan MEA itu telah digagas di Bangkok, Thailand. Untuk kali kesekian, bangsa ini justru lupa atau sengaja melupakan diri untuk segera mempersiapkan SDM yang siap berkompetisi secara global.
Di saat negeri jiran sibuk mempersiapkan dan membenahi kualitas SDM mereka, kita justru meloncat lebih jauh dengan menyibukkan diri pada persiapan pemilihan presiden secara langsung pada 2004. Tanpa kita sadari, energi yang dikeluarkan untuk menata demokrasi itu ternyata sangat besar sehingga kita melupakan bagaimana membuat roadmap masa depan negeri.
Ini dapat dilihat setelah tidak adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) selepas tumbangnya Orde Baru melalui peristiwa Reformasi 1998. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional justru baru dilahirkan pada 2007. Artinya, selama sembilan tahun, Indonesia sempat tidak memiliki gambaran masa depan. Sementara kita semua justru terlena ke dalam hiruk pikuk dan kegaduhan politik pragmatis yang menghiasi kontestasi demokrasi di negeri ini.
Kegaduhan itu semakin berlanjut lagi ketika para menteri terpilih di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) justru lebih gemar mengerjakan hal-hal di luar Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Belum lama ini kita sempat dibuat gaduh dengan pemunculan wacana Full Day School.
Penulis sesungguhnya tak ingin larut dalam kegaduhan-kegaduhan semacam itu. Hanya satu hal mendasar saja yang ingin penulis tanyakan apakah wacana semacam itu sudah menjadi bagian dari renstra pemerintahan yang berkuasa saat ini? Andai wacana semacam itu bukan menjadi bagian dari renstra maka dapat terlihat betapa stakeholders negeri ini tidak memiliki fokus yang jelas untuk menata masa depan Indonesia menjadi bangsa berdaya saing tinggi.
Lalu berbicara mengenai daya saing, sesungguhnya kita berbicara mengenai kualitas SDM. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2015 hampir separuh (47,1 persen) tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD ke bawah. Bagaimana lulusan SD bisa bersaing di MEA? Masih bisa, kalau mereka memiliki serifikasi kompetensi tenaga kerja.
Dalam hal ini pemerintah jangan abai dan jangan terlambat, karena ini merupakan hal penting pada era globalisasi. Rasanya sungguh tak elok mendengar berita bagaimana seorang menteri harus berkunjung ke Jepang setelah mendengar kabar banyak perawat (nurse) Indonesia yang dikirim ke negara Matahari Terbit itu justru ditolak oleh pihak rumah sakit setempat.
Setelah ditelisik ternyata diketahui penyebabnya adalah minimnya sertifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia. Padahal pada era MEA, sertifikasi kompetensi ini sangat diperlukan jika kita ingin melakukan ekspor tenaga-tenaga terampil ke negara tetangga.
Inilah sebuah tantangan yang masih menghadang bangsa ini pada saat usia kemerdekaannya memasuki perayaan ke-71 tahun. Kita boleh saja tersenyum bahagia karena tak lagi terjajah secara fisik seperti masa lalu. Tapi kita juga harus sadar diri bahwa bangsa ini sesungguhnya masih belum mampu menjadi bangsa yang berdaulat atas kemampuan dirinya sendiri.
Rasanya sebuah penggalan pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1963 masih terdengar pantas sebagai bahan refelski buat generasi masa kini dan generasi yang akan datang. ''Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.''
Mari, sudah saatnya kita memfokuskan diri menghadapi persaingan global. Tak lupa juga, sudah saatnya bangsa ini memperbaiki mutu SDM jika ingin berkompetisi pada era MEA. Tanpa peningkatan mutu disertai penambahan dan asistensi untuk sertifikasi kompetensi tenaga kerja, rasanya ikhtiar mewujudkan kedaulatan bangsa seperti yang pernah didengungkan Bung Karno akan sangat sulit digapai. Salam dirgahayu Indonesia. Saatnya kita membuat perubahan. (ROL)
Redaksi 
