Lagi-Lagi BUMN Disuntik Uang Negara, Kok Bisa?

Redaksi Redaksi
Lagi-Lagi BUMN Disuntik Uang Negara, Kok Bisa?
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai KSSK : Perkembangan Makro Ekonomi & Sektor Keuangan Triwulan III Tahun 2021 (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

Alasan Sri Mulyani Pakai Dana Cadangan untuk PMN

Pemerintah memutuskan untuk menambah suntikan modal bagi dua lembaga di bawah Kementerian Keuangan dan 3 BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN), menggunakan dana cadangan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan tersebut bisa dilakukan, karena pemerintah menjadikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukum.

Nah dalam menganggarkan dan melakukan eksekusi anggaran PC PEN 2021 ini, Sri Mulyani menjelaskan banyak sekali kejadian di lapangan yang tidak diprediksi, sehingga banyak anggaran yang kemudian tidak terserap.

"Sehingga penyerapan tidak optimal, itu kalau K/L (Kementerian/Lembaga) memiliki program, tapi ternyata nggak bisa jalan, kami tidak membiarkan dana itu idle (mengendap) di suatu program yang tidak bisa tereksekusi," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/11/2021).

"Sehingga kami mencoba selalu mengubah, masih di dalam kewenangan Undang-Undang 2/2020, yaitu pengubahan dan tetap dilaporkan ke DPR," tuturnya.

Sementara, alasan lain kenapa pemerintah menggunakan SAL APBN 2021 untuk PMN di tahun depan, karena pemerintah sudah memiliki perhitungan atau proyeksi berapa arus kas yang akan diterima dan dibelanjakan di tahun ini.

Ditambah pemerintah juga memiliki pembiayaan APBN dan PC PEN yang bersumber dari Surat Keputusan Bersama (SKB) atau burden sharing dengan Bank Indonesia melalui SKB I, II, dan III.

"Dan kita punya anggaran banyak SAL-nya. Setiap bulan kita melakukan review bagaimana mengubah yang bisa diubah dalam perbendaharaan negara. Sehingga kita jumlah SAL itu tadi," tuturnya.

"Karena ternyata dari penerimaan dan pembiayaan dari SKB versus kecepatan belanja ini selalu dihadapkan dengan kita. Ini fungsi optimalisasi," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Adapun Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Sri Mulyani mengakui pihaknya setiap bulan selalu melihat kecepatan belanja dan proyeksi belanja sampai akhir tahun.

Juga melihat dari sisi penerimaan negara, baik pajak, bea cukai, PNBP tahun ini, yang dinilai cukup tinggi karena meroketnya harga komoditas.

"Kami melihat kuartal akhir, negara bakal naik tinggi banget dan berharap belanja akan akseleratif. Namun kita akan lihat semaksimal mungkin dia bisa belanja berapa bisa menyerap, disitu akan melihat proyeksi SAL akhir tahun," jelas Sri Mulyani.

PMN untuk tahun depan dilakukan, khususnya kepada BUMN kata Sri Mulyani harus dilakukan karena neraca keuangan beberapa BUMN mengalami kontraksi, sementara opsi yang dimiliki pemerintah hanya sedikit.

"Terus terang dengan neraca BUMN dengan berbagai penugasan-penugasan masa lalu, kita ingin BUMN melakukan penugasan negara dengan good governance dan neraca sehat, meskipun dengan dijamin atau tidak dijamin."

"Kadang opsinya tinggal sedikit dan optimalkan dalam ospi yang limited," jelas Sri Mulyani.

Seperti diketahui, pemerintah berkomitmen berinvestasi melalui penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 senilai Rp 38,5 triliun.

Halaman :
1
2
3
Semua
Tag:
BUMNbegaradisuntikuang
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini