Kopel Indonesia: Fasilitasi Isoman Anggota DPR di Hotel Berbintang Tindakan Keliru

Redaksi Redaksi
Kopel Indonesia: Fasilitasi Isoman Anggota DPR di Hotel Berbintang Tindakan Keliru
Anwar Razak.

JAKARTA - Sekjen DPR telah menyediakan fasilitas isolasi mandiri (Isoman) kepada anggota DPR yang terinfeksi Covid-19, namun fasilitas tersebut berada di hotel bintang tiga. Di dalamnya termasuk makanan, minuman, dan fasilitas lainnya.

Sekjen DPR dalam keterangannya mengatakan bahwa fasilitas hotel ini diberikan karena adanya komplain dan kekhawatiran dari para tetangga di rumah jabatan di Kalibata. Hal ini dianggap penting meskipun anggaran itu tidak tersedia dalam rencana kerja DPR dan harus merelokasi dari anggaran-anggaran lainnya.

Terkait hal ini, Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Anwar Razak menilai bahwa fasilitas Isoman ini telah memberikan perlakuan istimewa kepada anggota DPR dan tidak mencerminkan ketidak pedulian terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan. Bahkan di tengah banyaknya masyarakat yang sedang isoman di rumah dan diruang perawatan dengan kondisi dan fasilitas yang terbatas.

"Kebijakan ini selain menutup mata terhadap kesulitan masyarakat dan kesulitan keuangan negara, juga tidak hati-hati dalam penggunaan anggaran," kata Anwar, Kamis (28/7/2021).

Menurut Anwar, tindakan melakukan realokasi anggaran dari kegiatan lain ke biaya hotel adalah tindakan yang beresiko karena tidak adanya dasar untuk melakukan realokasi tersebut. Terkait kesehatan anggota DPR sudah ada alokasi anggaran untuk asuransi kesehatan.

Lebih jauh Anwar mengatakan, bahwa fasilitas yang dimiliki anggota DPR di rumah jabatan sudah sangat istimewa dan kondusif untuk melakukan isolasi dan bila kondisi memburuk maka fasilitas rumah sakit juga ada yang semuanya sudah ditanggung dengan asuransi kesehatan setiap anggota.

Atas dasar tersebut, KOPEL Indonesia menyatakan bahkan kebijakan adalah kebijakan yang keliru ditengah kesulitan masyarakat dan memiliki akuntabilitas yang rendah.

"Oleh karenanya KOPEL Indonesia meminta kepada Sekjen DPR untuk membatalkan kebijakan ini dan meminta kepada anggota DPR untuk mengevaluasi kebijakan ini yang terkesan sepihak dan tidak berada dalam koordinasi DPR," pintanya. (**)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini