Satgas Antipolitik Uang Sudah Mulai Bekerja Jelang Pilkada 2018

Redaksi Redaksi
Satgas Antipolitik Uang Sudah Mulai Bekerja Jelang Pilkada 2018
Foto: Okezone)
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto.

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Antipolitik Uang yang digagas oleh Kepolisian sudah mulai dibentuk. Dengan begitu, tim tersebut sudah mulai menjalankan tugasnya.

"Sudah dibentuk dan ada sendiri satgas-satgas-nya," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Setyo menuturkan, satgas ini akan bergerak sejak memasuki tahapan awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Nantinya, tim itu akan fokus dalam penindakan. Tetapi, tetap akan berkordinasi dengan lembaga pengawas Pemilu.

"Untuk satgas antimoney politik itu menyasar pada saat pilkada ini berproses kemungkinan ada orang yang melakukan money politik. Oleh sebab itu kami mengantisipasi dengan OTT. Klo dia OTT ya proses," ujar Setyo.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul mengungkapkan pengawasan Satgas Antipolitik Uang akan mulai berlaku sejak proses pendaftaran pasangan calon KPU tiap wilayah.

Kemudian, pengawasan juga akan dilakukan saat prosesi penetapan calon, tahap pemilihan dan ketika adanya proses sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Empat poin ini dari satgas untuk memonitor apakah ada praktik money politik, apakah kecurangan dengan istilahnya namanya itu, vote buying apakah ada mahar politik disini ini monitoring satgas," papar Martinus.

Tak hanya itu, Martinus menyebut, Satgas Antipolitik Uang ini nantinya juga akan membentuk Hotline atau satu jalur komunikasi. Hal itu dilakukan untuk pengaduan masyarakat yang menemukan indikasi politik uang.

"Nanti hotline-nya akan disampaikan apakah dalam bentuk telpon langsung ke satgas atau dalam bentuk aplikasi kemudian memonitoring menjadi akses laporan warga," ucap Martinus.

Martinus menekankan, Satgas Antipolitik Uang ini tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terkait indikasi politik uang. Tetapi, untuk penegakan hukum tetap akan diserahkan ke Bawaslu.

"Satgas dalam cara kerjanya tentu tak terlepas dari UU pemilu terkait mahar politik ini disampaikan, ini menjadi ranah Bawaslu," tutup Martinus.

(muf/okezone)

Tag:
2018antipilkadapolitiksatgasuang
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini