Foto: CNN Indonesia/FajrianMenurut Nidom, kebijakan-kebijakan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan masing-masing bukan untuk kepentingan bersama. Ia pun berharap, ke depan para pemimpin mau bersama-sama membangun narasi yang baik dan tak saling bertabrakan, agar pendemi ini bisa segera teratasi.
"Semua itu semata didasarkan pada kepentingan masing-masing, bukan pada aspek wabah itu sendiri. Wabah ini kompleks, karenanya narasi komunikasi pemimpin sangat besar pengaruhnya," kata dia.
Sebelumnya terjadi kisruh berebut mobil tes Covid-19 antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jawa Timur. Bahkan nama Tri Rismaharini masuk dalam jajaran trending topic Twitter pada Jumat (29/5) malam.
Hal itu bermula saat Risma meradang usai dua unit mobil tes dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dialihkan ke dua wilayah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim.
Risma menilai mobil tes PCR dari BNPB awalnya akan dipakai oleh warga Kota Surabaya. Namun hingga masyarakat berkumpul, mobil tak kunjung datang.
Mobil itu kemudian diketahui digeser ke Tulungagung dan Lamongan oleh Gugus Tugas Jawa Timur yang berada di bawah naungan Pemprov.
"Teman-teman lihat sendiri kan, ini bukti permohonan saya dengan Pak Doni, jadi ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu," kata Risma sambil menunjukkan percakapan dengan Doni kepada media di Surabaya, Jumat (29/5).
Sebaliknya, Ketua Rumpun Logistik Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur yang juga sekaligus Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Suban Wahyudiono masih meyakini pihaknya yang lebih dulu mengajukan bantuan mobil tes yang kemudian disebut diserobot oleh Pemprov Jatim dari Pemkot Surabaya.
Suban mengklaim pihaknya tidak menyerobot bantuan dua unit mobil PCR seperti yang diklaim Risma. Ia merasa telah mengirimkan surat permohonan kepada Gugus Tugas Pusat terlebih dahulu.
(CNNIndonesia.com)
Redaksi 