Pengrusakan HPT Tesso Nilo,

JPU Tuntut Suhdev Singh 4 Tahun Penjara Denda Rp 1,5 M

Redaksi Redaksi
JPU Tuntut Suhdev Singh 4 Tahun Penjara Denda Rp 1,5 M
bermadah.co.id

PELALAWAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Marthalius SH menuntut Suhdev Singh 4 tahun penjara denda Rp Rp 1,5 Miliar subsider 6 bulan kurungan pada perkara pengrusakan HPT Teso Nilo saat Sidang, Selasa (8/1/2019) di Pengadilan Negeri Pelalawan. Sidang dipimpin Hakim Ketua Nelson Angkat SH MH, Ketua PN Pelalawan.

Perbuatan Terdakwa, Sukhdev Singh, anak dari Gurdial Singh, sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 92 ayat 1 huruf a junto pasal 17 ayat 2 huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdakwa Suhdev Singh dituntut tanpa didampingi penasehat hukumnya. Kegiatan Terdakwa Sukhdev Singh disebutkan menggarap dan mengelola HPT Tesso Nilo seluas 145 hektare tersebut.

Pada fakta persidangan sebelumnya, Terdakwa Suhdev Singh sebagai tahanan kota, hanya sebagai pekerja digaji Rp 7 juta perbulan. Pemilik Lahan seluas 200 hektar 3 orang yang bernama Dr Jagir Singh, Ranjor Singh, Marjit Singh. Lokasi itu terletak di Simpang Baserah km 80 Dusun III Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam adalah milik Dr Jagir Singh, Ranjor Singh, Marjit Singh. Sudah sekitar 8 tahun menjadi perkebunan dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit.

Selama ini tak ada larangan atau himbauan juga tidak ada batas kawasan hutan di lokasi. "Tak ada patok batas kawasan, batas kita semua kebun. Ada dipasang plang hanya baru-baru ini. Semua batas kita kebun. Cek ke lapangan", ujar pemilik sewaktu sidang mereka sebagai Saksi.

Ke tiga pemilik membeli lahan dari Koperasi Segati Jaya atas nama Rio Chandra Pakpapan. Dan, Ketua Koperasi tersebut adalah Datuk Antan Antan yang memiliki tanah ulayat. Sewaktu pembelian terjadi, ke tiga pemilik di hadapan Notaris Oyong Tarulin SH membuat Akta No 11 tahun 2011 war making. Dan terungkap juga ada oknum Kehutanan ikut dalam Koperasi Segati Jaya. "Lahan kami beli," ujar ke tiga pemilik.

Pada saat sidang menghadirkan Saksi Ahli Lingkungan dan Pemetaan Kawasan Hutan. Syafruddin dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XIX Pekanbaru menyatakan proses penetapan kawasan hutan harus melalui 4 proses. Yaitu pertama penunjukan kawasan hutan. Dipastikan tidak boleh ada kegiatan perkebunan di hutan produksi terbatas (HPT). 

Selanjutnya harus ada penataan batas dalam arti batas-batas di lapangan ada tanda dan sosialisasi. Setelah itu, yang ketiga diadakan pemetaan. Keempat, dilanjutkan penetapan kawasan atau pengukuhan dan semua di SK kan. Pada lokus perkara masih penunjukan kawasan hutan belum ada penetapan. Belum ada proses tata batas HPT Teso Nilo.***

Tag:
HPT
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini