Anggaran Pengelolaan Sampah Rp 53 Miliar, DPRD Anggap Perencanaan Lemah

Redaksi Redaksi
Anggaran Pengelolaan Sampah Rp 53 Miliar, DPRD Anggap Perencanaan Lemah
internet
Pengelolaan sampah
PEKANBARU, riaueditor.com - Rencana Pemko menganggarkan pengelolaan sampah sebesar Rp 53 Miliar untuk 8 Kecamatan melalui anggaran tahun jamak (Multiyers), mendapat penolakan dari kalangan legislator. Hal ini terungkap ketika Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Senin (7/6) melakukan ekspos  ke DPRD terkait wacana anggaran pengelolaan sampah Rp53 miliar masuk multiyears.

Salah seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri SIp. Politisi PKS ini menyarankan Walikota Pekanbaru agar tidak memasukkan anggaran tersebut dalam tahun jamak (multiyears).

" Tadi sudah ekspos, dijelaskan bahwa anggaran tersebut hanya untuk 8 kecamatan, sementara di Pekanbaru ada12 Kecamatan, tentu dipertanyakan 4 Kecamatan. Ternyata 4 Kecamatan yaitu Bukit Raya, Tenayan Raya, Rumbai, dan Rumbai Pesisir tidak masuk dalam penganggaran Rp53 miliar yang dianggarkan tersebut, tentu dipertanyakan," ungkap Dian usai mengikuti rapat ekspos, Senin (7/9/2015).

Dian juga sempat mempertanyakan dasar pembagian tersebut, 8 kecamatan multiyears dan 4 kecamatan lagi tidak. Jika memang ada dasarnya, DPRD meminta secara tertulis karena DPRD juga tidak ingin mengambil resiko.

" Kalau separuh-separuh kayak gini tidak multiyears sampah namanya. Dasarnya apa dibagi-bagi seperti ini. Setelah selesai multiyears nanti bagaimana, katanya dilelang lagi. Kalau begitu saya tidak setuju, karena akan ada anggaran lagi untuk 4 Kecamatan yang belum dianggarkan tersebut,"  tegas Dian.

Dimana, multiyears ini dianggarkan untuk 14 bulan (2 tahun anggaran), setelah selesai, ternyata akan ada pelelangan lanjutan. Hal ini yang membuatnya menjadi gamang.

" Saya menilai perencanaan Wako yang lemah. Fraksi kami PPP, PKS, NasDem menyarankan jangan di-multiyears-kan. Karena ini bisa jadi bomerang di ujung masa jabatan Walikota," tegas Dian.

Yang menjadi pertanyaan dan sesuatu yang lucu bagi Dian dan rekannya di Fraksi PPP, PKS, NasDem, yakni dua tahun pengelolaan itu selesai maka kembali dilelang, maka hal ini tidak memungkinkan apalagi di ujung masa kepemimpinan Walikota Pekanbaru Firdaus MT pada Januari 2017 nanti.

" Itu kayak gambling gitu. Kalau nanti crowded tidak ada anggaran untuk mengangkut, itu kan wako lagi yang kena. Untuk menjamin ending yang baik untuk wako ketika nanti tidak lagi menjabat, maka jangan di-multiyears-kan. Karena kepala daerah yang baru nantinya tak akan mungkin melanjutkan multi years ini," pungkasnya. (eza)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini