Sidang Perkara Pencurian Miko di PN Tembilahan, Terdakwa Minta Hadirkan Unsur Forkopimda

Redaksi Redaksi
Sidang Perkara Pencurian Miko di PN Tembilahan, Terdakwa Minta Hadirkan Unsur Forkopimda
istimewa

TEMBILAHAN - Sidang ke-9 perkara dugaan pencurian sampel Minyak kotor (Miko) sisa olahan kelapa sawit menjadi CPO yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan pada Selasa (25/05/2021), dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa, terungkap kalau para terdakwa meminta majelis hakim menghadirkan saksi dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil).

Fakta persidangan, terdakwa Anawawik yang dituduh melakukan pencurian sampel minyak kotor, mewakili para terdakwa lainnya menyampaikan alasannya untuk meminta majelis hakim menghadirkan Forkopimda Inhil karena kasus tersebut berawal dari `ingkarnya` pihak PT THIP merealisasikan MoU dengan Kelompok Tani. 

"Untuk diketahui MoU dibuat melibatkan Forkopimda sebagai mediator. Bahkan mediasi antara Kelompok Tani dengan PT THIP dipimpin langsung Bupati Inhil HM Wardan," ungkapnya.

Sidang dipimpin Ketua PN Tembilahan, Nurmala Sinurat SH MH, anggota Arif Indrianto SH dan Hera Polosia Destini SH. Sedangkan terdakwa Anawawik, Bolar, Jasmir dan Tamrin didampingi penasehat hukum Akmal SH, Maryanto SH, Adi Indria Putra SH, Erwin Syarif SH dan Rapotan Siregar SH dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Batas Indragiri wilayah Inhil (LBHI Batas Indragiri).

"Kami meminta unsur Forkopimda Inhil yang hadir dalam beberapa kali pertemuan mediasi antara pihak perusahaan dan kelompok tani dihadirkan sebagai saksi, karena mereka tahu sebenarnya permasalahan ini, sebelum terjadinya pengambilan sampel tersebut, " tegas Awi.

Disebutkan, bahkan saat pengambilan sampai penghentian tugboat dan tongkang yang diduga membawa minyak kotor, ia juga terus melakukan pembicaraan via telepon kepada penegak hukum dan instansi terkait.

"Karena tujuan kami mengambil sampel itu untuk memastikan bahwa yang dibawa tongkang itu adalah Miko, makanya tongkang distop sampai adanya kejelasan hasil uji sampel dalam tongkang tersebut," ujarnya.

Dia menceritakan, bahkan hari berikutnya setelah pengambilan sampel pihak Forkopimda, diantaranya Sekda Inhil, Kapolres, Dandim, DPRD Inhil termasuk instansi terkait lainnya turun ke tongkang, saat itu ada penegasan jangan melakukan langkah apapun sampai hasil uji laboratorium atas muatan tongkang diketahui hasilnya.

Sebagai catatan, dari cerita yang disampaikan Anawawik di depan persidangan ini, sebenarnya pemicu sampai terjadinya pengambilan sampel ini diketahui oleh pemangku kepentingan. Sehingga kalau permasalahan ini dapat disikapi secara bijak, maka tidak sampai berujung di meja hijau, para terdakwa tidak bisa dipisahkan dari perjuangan mereka menuntut hak mereka.

Karena pengambilan sampel yang dilakukan Kelompok Tani ini merupakan reaksi atas kekecewaan mereka atas ingkarnya pihak PT THIP atas realisasi kerjasama minyak kotor yang tertuang dalam MoU pada tahun 2016 lalu. MoU ini merupakan hasil perjuangan dan kompensasi atas sekira ratusan hektar lahan kelompok tani Sinar Usaha Maju yang dikuasai PT THIP sejak puluhan tahun lalu. ***


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini