ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hermanto, prihatin dengan heboh tarik ulur perbedaan data stok beras antara Kementerian Pertanian dengan Bulog dan ID Food yang berujung keputusan Pemerintah hendak impor beras.
Hermanto menegaskan bahwa impor beras tersebut menyakiti petani domestik.
"Tiba-tiba saja ada keputusan impor beras. Ini jelas, Pemerintah abai dengan pembelaan terhadap petani domestik," ujar Hermanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan.
Menurut Hermanto, keputusan impor mengindikasikan ketidakberpihakan pemerintah pada petani.
"Padahal selama ini petani telah bersusah payah bercocok tanam secara serius mengikuti apa yang menjadi arahan Pemerintah untuk mencapai target produksi beras," tambah Legislator DPR RI ini.
Silang sengketa perbedaaan data stok beras, lanjutnya, mestinya tidak serta merta mengambil jalan pintas untuk impor.
Pemerintah mestinya kreatif dan inovatif mengembangkan sektor hulu dan hilir bidang pertanian melalui teknologi modern dan sistem data pangan yang integratif, konsolidatif dan validatif sehingga hanya satu data saja yang dimiliki Pemerintah.
Kebijakan impor beras itu sangat bertentangan dengan seruan Presiden Jokowi, di mana Presiden menghendaki kebutuhan beras dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Tak Ganggu Petani Lokal
Indonesia resmi impor beras dengan total impor hingga Februari 2023 atau sebelum panen raya mencapai 500 ribu ton. Beras impor akan didatangkan secara bertahap.
Masuknya beras impor, menurut Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso agar stabilitas harga beras di pasaran tetap terjaga dengan bertambahnya stok Cadangan Beras Pemerintah.
Sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 ini akan masuk beras impor sebanyak 200.000 ton. Kebijakan pengadaan beras dari luar negeri semata-mata untuk memperkuat cadangan beras nasional.
Kebijakan yang diambil ini sebut Budi tidak akan mengganggu beras petani lokal karena hanya dipergunakan pada kondisi tertentu. Seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan jumlah beras yang akan diimpor adalah sebanyak 500.000 ton yang akan masuk secara bertahap sebelum panen raya.
"Sebenarnya tidak ada yang ingin impor jika stoknya cukup. Tetapi beberapa bulan terakhir, harga beras meroket dan stok Bulog untuk operasi pasar makin berkurang, sehingga dibutuhkan segera stok dari luar negeri untuk meredam kenaikan harga beras ini," katanya.
Pemerintah berkomitmen untuk selalu memantau dan memastikan ketersediaan stok serta menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pemerintah juga menjamin harga beras medium dari Bulog tetap stabil.
Bukan Keinginan Bulog
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan, impor beras ini bukan keinginan Bulog, melainkan hasil keputusan 2 kali Rakortas. Pemerintah menegaskan, impor beras ini dalam rangka penambahan stok cadangan beras pemerintah guna menjaga stabilitas harga di pasaran.
Pemerintah, kata Arief Prasetyo sudah membeli beras impor sebanyak 200 ribu ton. Jumlah beras itu belum masuk ke Indonesia tetapi baru disiapkan, sewaktu-waktu bila diperlukan bisa langsung impor. Beras impor itu merupakan beras cadangan pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang Bulog.*