Dimana nurani kebangsaan kita,
Mereka tidak membunuh dan bukan pembunuh,
Mereka bukan teroris dan bukan bagian dari teroris,
Mereka hanya membakar amarahnya kepada benda mati,
Yang nilainya tidak sebanding dengan hak mereka yang terampas,
Terampas oleh investor, terampas oleh koruptor, mungkin juga oleh kita.
Negara ini berdiri dari keringat dan darah rakyat,
Sepantasnya mereka mendapatkan rasa welas asih dan perlindungan,
Bukan mencabut dan mencabik kemerdekaannya,
Negara dan negeri ini besar bukan karena belas kasihan investor,
Maka tidak sepatutnya martabat dipertaruhkan disitu.
BERLARUT-LARUTNYA penanganan konflik lahan antara warga desa Pungkat kecamatan Gaung dengan PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) menyulut emosi warga Desa Pungkat Kecamatan Gaung untuk kembali melakukan protes yang berujung anarkis.
Sekitar pukul 10.00 pagi itu, ratusan warga bergerak dari Desa Pungkat kecamatan Gaung kabupaten Indragiri Hilir menggunakan perahu menuju lokasi lahan dimana alat berat milik perusahaan group PT Surya Dumai ini beroperasi di hutan setempat.
Massa yang tersulut emosinya, karena sengketa lahan dengan PT SAL tak kunjung ada jalan penyelesaiannya, dilain pihak perusahaan tetap saja beroperasi seakan tuli dengan tuntutan warga. Jumlah warga yang cukup besar sulit untuk dikendalikan. Akhirnya 9 unit alat berat yang ada di lahan tersebut dibakar massa.
Menurut Camat Gaung, Syahbudi, aksi ini kemungkinan disebabkan permasalahan protes warga yang penanganannya berlarut-larut, bahkan sudah sampai hearing di DPRD Inhil dan pertemuan di tingkat kecamatan dan desa.
"Kami akan memanggil kembali pihak perusahaan dan warga untuk membicarakan masalah ini," sebutnya, Selasa (17/6/14).
Dijelaskannya, aksi ini selain kekesalan kepada pihak perusahaan, juga kekecewaan kepada Kepala Desa.
Aparat Lakukan Jemput Paksa, 19 Warga Ditetapkan Tersangka
Pasca Pembakaran 9 unit alat berat milik PT SAL berujung kesengsaraan bagi seluruh warga desa dan keluarganya. Dibantu satuan Brimob Polda Riau dan Personil Satpol PP Pemkab Inhil, Polres Inhil menjemput paksa 32 warga Pungkat yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran.
Aksi penjemputan warga Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Rabu (6/8/14) lalu berlangsung menegangkan layaknya penangkapan pelaku terorisme.
Saat itu, ratusan personil Brimob dan Polres Inhil yang dipimpin Kapolres Inhil, AKBP Suwoyo melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga dan bagi rumah yang terkunci langsung digedor-gedor dengan gagang senapan laras panjang.
"Kalau lambat dibuka, maka langsung dijebol pintu rumahnya, ya seperti menggrebek teroris lah," ceritanya seperti yang dirilis riauterkini.com, Kamis (7/8/14).
Warga yang dipandang mangkir dari panggilan polisi sebanyak tiga kali ini kemudian langsung dibawa. Melihat orangtuanya dibawa anak-anaknya pun bertangisan sambil mengejar bapaknya di jalan desa.
"Kalau bapak ditangkap, jadi saya tidak sekolah lagi ya," ujar sumber menirukan ratapan seorang anak saat melihat bapaknya dibawa polisi. Saat itu ia juga ikut merasa kesedihan melihat suasana haru seperti itu.
Dalam proses penjemputan paksa ini juga melibatkan sekitar 24 personil Satpol PP Pemkab Inhil. Keterlibatan mereka ini pantas dipertanyakan, karena ini murni bagian dari proses hukum pihak kepolisian dan bukan penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka sedangkan 14 warga lainnya dipulangkan kembali ke desa Pungkat.
"Tadi malam kita telah memulangkan 14 dari 32 masyarakat yang kita jemput ke Desa Pungkat Kecamatan Gaung dan pagi ini ada satu warga yang menyerahkan diri dan telah ditetapkan sebagai tersangka sehingga total tersangka saat ini 19 orang," jelas Kapolres Inhil AKBP Suwoyo SIK MSi melalui Kasat Reskrim Polres Inhil AKP Ade Zamrah, Minggu (10/8).
Dalam kesempatan itu, Ade Zamrah juga menghimbau kepada warga pungkat yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran tersebut untuk segera menyerahkan diri selambat-lambatnya hari Rabu (13/8) jika tidak maka akan ditetapkan sebagai DPO.
"Kita harapkan kepada warga yang terlibat untuk segera menyerahkan diri sebelum ditetapkan sebagai DPO," katanya.
Pasca Jemput Paksa, Warga Trauma dan Takut
Buntut penggerebekan aparat yang menjemput paksa warga Pungkat, menyisakan kondisi traumatis, terutama dialami kaum ibu dan anak-anak. Hal ini berdampak lumpuhnya aktifitas perekonomian warga, warga tak berani keluar rumah. Sayangnya, sampai saat ini belum ada tim Pemkab Inhil yang peduli dengan kondisi warganya.
Tim Investigasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perjuangan Anak Negeri (LSM PERAN) Inhil meninjau langsung kondisi warga pasca jemput paksa oleh aparat keamanan ke Desa Pungkat, Rabu (13/8).
Puluhan warga yang berkumpul menerima tim yang datang dan menceritakan ketakutan dan trauma mereka sampai saat ini.
"Kami masih trauma sejak kejadian kemarin, kami mau berusaha seperti cari pinang dan usaha lain tidak berani. Sekolah SD juga diliburkan dan anak-anak kami tidak sekolah sampai hari ini," ungkap salah seorang warga.
Dari pengakuan warga, kondisi kampung sekitar jam 21.00 Wib sudah sepi, karena warga masih trauma dengan aksi represif dan `brutal` saat menjemput paksa warga yang diduga pelaku pembakaran alat berat PT SAL.
"Kami saat ini kalau buang air besar saja dalam rumah, hendak ke WC saja takut, apalagi kalau malam kami trauma," sebut Widya, seorang ibu rumah tangga.
Sebagian warga, ada yang trauma dan ketakutan saat melihat orang banyak, termasuk pengantin wanita yang saat acara hajatan kediamannya digrebek saat ini menderita sakit.
Sebagian warga masih belum tahu kondisi dan keberadaan suami dan kerabatnya yang `melarikan diri` saat terjadi penggrebekan, padahal belum tentu bersalah, namun karena rasa takut saat melihat kedatangan ratusan personil Brimob Polda Riau dan Polres Inhil mereka menyelamatkan diri.
"Tidak ada orang pemerintah (Pemkab Inhil) yang datang kesini, bohong kalau mereka sebut sampai," ketus seorang ibu rumah tangga sambil menangis.
Sebelum melihat kondisi rumah dan warga yang menjadi korban penggrebekan, Ketua PWI Inhil, Muhammad Yusuf memberikan santunan buat warga setempat.
"Selain melihat fakta langsung dan menginvestigasi pasca penggrebekan aparat beberapa waktu lalu, kami juga memberikan santunan buat warga yang diharapkan dapat meringankan beban mereka yang sampai saat ini tak berani beraktifitas," sebut Yusuf.
Mahasiswa Tuntut Izin PT SAL Dicabut
Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Gaung (HPPMKG) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Inhil menggelar aksi demo menuntut pencabutan ijin beroperasi PT SAL yang berada di desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kamis (14/8/2014).
Aksi ini dilakukan atas buntut dari tindakan represif aparat Brimob Polda Riau yang menjemput paksa sejumlah warga desa Pungkat yang diduga terlibat aksi pembakaran 9 alat berat milik PT SAL serta aksi intimidasi aparat kepada warga desa Pungkat.
Gabungan mahasiswa yang berjumlah puluhan ini bergerak menuju Kantor Bupati Inhil guna menemui Bupati Inhil, HM Wardan. Namun mahasiswa harus merasa kecewa dikarenakan hanya ditemui oleh Asisten 1 Pemkab Inhil, Darusalam.
"Kami mohon maaf, untuk saat ini Bupati sedang tidak ada ditempat, Beliau sedang dalam kunjungan ke Selensen, jadi tidak bisa menemui teman-teman mahasiswa," ungkap Darusalam.
Merasa kecewa karena tidak dapat menemui Bupati, masa mahasiswa kemudian bergerak menuju ke gedung DPRD Inhil yang berada di JL. Soebrantas untuk melanjutkan aksinya dan menyuarakan tuntutannya.
Digedung DPRD, mahasiswa ditemui anggota Komisi I dan II yakni A Junaidi, M Arfan, Edy Sindrang, Awandi, dan Nazarudin Mamase.
"Kami pemuda dan mahasiwa Inhil Peduli Pungkat, menuntut pencabutan ijin operasi PT SAL dikarenakan telah mengolah lahan desa masyarakat Pungkat, dan kami juga mengecam tindakan represif aparat saat penangkapan warga dan meuntut ditariknya aparat brimob yang masih tinggal didesa Pungkat karena hal ini merupakan bentuk intimidasi kepada warga desa," pekik Zulhelmi, salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
"Tindakan pembakaran alat berat milik PT SAL oleh warga Pungkat adalah wujud kekesalan dari warga karena PT SAL tidak mematuhi instruksi Pemkab Inhil untuk menghentikan sementara kegiatan pengoprasian perusahaan, jadi kami sangat sayangkan tindakan aparat yang hanya menindak aksi warga tanpa melihat pemicu aksi tersebut," lanjutnya.
M Arfan yang mewakili pihak DPRD menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi atas sikap represif aparat saat operasi penangkapan didesa Pungkat, jika ditemukan bukti-bukti yag menunjukan adanya tindakan intimidasi oleh aparat maka DPRD akan mendampingi warga untuk mengajukan laporan ke Polres Inhil.
"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat jika mendapati aparat yang melakukan perusakan atau intimidasi kepada warga, untuk dicatat namanya dan segera dilaporkan kepada kami, DPRD akan mendampingi warga untuk melapor ke Polres Inhil guna mendapatkan pertanggung jawaban," ungkap M Arfan.
Untuk tuntutan pencabutan ijin PT SAL, pihaknya tidak berkewenangan atas pencabutan ijin tersebut, namun akan selalu mendukung upaya warga untuk mendapatkan keadilan bagi warga desa Pungkat.
Aksi digedung DPRD berakhir setelah kedua belah pihak antara mahasiswa dan DPRD Inhil menandatangai nota kesepahaman, dan mahasiswa melanjutkan aksi damainya dengan berorasi diperempatan Jl. M Boya Tembilahan.
2 Warga Pungkat Alami Depresi Berat
Lembaga Adat Melayu Riau minta Pemkab Inhil untuk memberi pengobatan kepada dua warga desa Pungkat yang mengalami depresi berat pasca kehadiran aparat beberapa waktu lalu.
"Kami tekankan kepada jajaran Pemkab Inhil untuk lebih serius menanggapi persoalan ini, seperti mengecek kembali pangkal masalah di masyarakat hingga terjadi aksi pembakaran, setiap aksi pasti adalah bentuk reaksi dari pemicunya. Mustahil warga beraksi tanpa ada faktor pemicunya."
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh salah satu pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Marjohan Yusuf saat ditemui awak media pada Selasa (19/8/14) malam terkait sengketa lahan antara warga desa Pungkat dan PT SAL yang berujung dengan pembakaran 9 alat berat milik PT SAL oleh masyarakat dan tindakan represif aparat terhadap warga desa Pungkat.
Sebelumnya, diketahui LAM Riau turun ke Desa Pungkat didampingi Kepala Kesbangpol Sirajudin dan Kabag Tapem Setda Inhil Yun Hawarius untuk mencari data fakta di lapangan.
Terkait hasil temuan tentang adanya dua warga Desa Pungkat yang mengalami depresi berat setelah aksi `jemput paksa warga` yang dilakukan aparat beberapa waktu yang lalu, LAM meminta Pemkab Inhil untuk memberikan pengobatan kepada mereka.
"Benar, di lapangan kami menemukan dua warga Desa Pungkat yang mengalami depresi berat akibat penyerbuan aparat, untuk itu kami akan mendatangkan Psikiater untuk memberikan perawatan kepada dua warga tersebut," terang Marjohan.
Penanganan kepada kedua warga ini akan diberikan secara maksimal, jikalau tidak dapat disembuhkan di Inhil, maka pihaknya akan membawanya ke Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan yang lebih serius, imbuhnya.(zp/har)
Redaksi 
