RTRW Riau Masih Ganjal Pembangunan Nasional dan Daerah

Redaksi Redaksi
RTRW Riau Masih Ganjal Pembangunan Nasional dan Daerah
humas riau
Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Rakernas BKPRN) Tahun 2015
PEKANBARU, riaueditor.com - Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman mengatakan ada beberapa program pemerintah pusat terkendala akibat RTRW Riau yang belum tuntas, seperti program jalur Kereta api, Pelabuhan, jalan Tol, PLTU, dan jaringan listrik interkoneksi.
"Semoga dengan saya sampaikan tentang program-program pusat yang masih terkendala dapat mendorong agar proses RTRW Riau dapat cepat diselesaikan," ungkap Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman didampingi Plt Sekdaprov Riau M Yafiz usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Rakernas BKPRN) Tahun 2015 pada Rabu (5/11/2015), di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Rakernas dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dihadiri Kepala Badan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil dan Menteri Agraria Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. Mengangkat tema "Memperkuat Kelembagaan Penataan Ruang untuk Memperkuat Nawacita",

Rakernas ini merupakan forum penataan ruang tingkat nasional yang pelaksanaannya melibatkan pusat dan daerah. Keluaran yang dihasilkan berupa kesepakatan dan tindak lanjut mengenai integrasi Nawacita ke dalam rencana tata ruang, penguatan peran lembaga koordinasi penataan ruang di daerah dan sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Mengawali sambutannya, Menko Darmin menyampaikan bahwa tugas yang diemban oleh BKPRN sangat strategis. Selain mengawal perencanaan tata ruang, BKPRN juga berugas untuk menyusun kebijakan tata ruang termasuk di dalamnya pengendalian yang diperlukan untuk kebutuhan tersebut.

Lanjutnya, dibutuhkan dukungan serta koordinasi yang kuat karena permasalahan yang sering muncul bukan hanya lintas Kementerian/Lembaga namun juga di tataran pemerintah pusat dan
daerah.

"Memang harus diakui banyak urusan penataan ruang yang tetap membutuhkan dukungan koordinasi yang kuat," ungkap Menko Darmin Nasution.

Dari hasil pengamatan Kemenko Perekonomian, belum semua program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sudah tercantum di dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait.

Oleh karenanya, percepatan penyelesaian RTRW baik di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota serta penyesuaian terhadap RTRW tersebut perlu segera dilakukan. Hal ini bertujuan agar tujuan pembangunan nasional segera dapat diwujudkan.

Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang sampai saat ini belum terealisasi di pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Riau telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, agar segera menindak lanjuti proses RTRW
Provinsi Riau.

Saat ini RTRW Provinsi Riau belum tuntas. Pada saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke kabupaten Kampar beberapa waktu lalu, Plt Gubri telah menyampaikan kepada Presiden, RTRW Provinsi Riau akan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan Presiden langsung memberI arahan kepada menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar agar RTRW Riau segera diselesaikan.

Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman mengatakan ada beberapa program pemerintah pusat terkendala akibat RTRW Riau belum tuntas, seperti program jalur Kereta api, Pelabuhan, jalan Tol, PLTU, dan jaringan listrik interkoneksi. "Semoga dengan saya sampaikan tentang program-program pusat yang masih terkendala dapat mendorong agar proses  RTRW Riau dapat cepat diselesaikan," ungkap Plt Gubernur Riau yang biasa disapa Andi Rachman.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJM 2015-2019, Pemerintah Indonesia akan membangun infrastruktur yang dipastikan akan mempercepat upaya peningkatan daya saing Nasional, di antaranya yaitu transportasi massal yang terintergrasi di 6 kota besar di Indonesia, pembangunan tol laut dan pembangunan 24 pelabuhan, pembangkit tenaga listrik 35.000 Mega Watt, Reformasi pembebasan lahan, dan oprasionalisasi pelayanan satu pintu.(Adv/hmsriau/dea)
Tag:
advertorialpemprovriau
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini