PEKANBARU, riaueditor.com - Pemerintah provinsi Riau akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada APBD-Perubahan Riau tahun ini. Pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut tidak ada pengecualian baik Riau daratan mau pun kawasan pesisir.
"Sesuai dengan visi misi pak Plt Gubri, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kita," kata Kepala Bappeda Riau Muhammad Yafiz, Rabu (6/5/15) lalu.
Menurut Yafiz, infrastruktur yang akan menjadi prioritas tersebut diantaranya seperti jalan dan jembatan. Hal ini menjadi perhatian, lantaran dua persoalan itu masih butuh perhatian lebih.
"Saya belum bisa paparkan apa-apa saja. Tapi yang jelas infrastruktur memang akan jadi prioritas," ungkap Yafiz.
Sementara itu, pada sidang paripurna di gedung DPRD Provinsi Riau, (09/02), Plt Gubri, Arsyadjuliandi Rachman (andi Rachman-red), menegaskan bahwa Pemprov Riau akan memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur jalan. Hal itu dibuktikan dengan APBD Riau yang sebagian besarnya memang dialokasikan ke program-program pembangunan tersebut, baik pembangunan jalan baru maupun perawatan jalan yang sudah ada.
Di depan anggota DPRD Riau, Plt Gubri, menjelaskan hal tersebut setelah banyak anggota DPRD yang mempertanyakan komitmen Pemprov Riau dalam membangun infrastruktur jalan. Sebab, hampir sebagian besar jalan negara, jalan provinsi, atau jalan kabupaten yang rusak.
"Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen untuk memperhatikan infrastruktur jalan tersebut. Sebab ini akan berhubungan langsung dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi Riau," jelas Andi Rachman.
Target perekonomian Riau meningkat hingga beberapa persen adalah suatu rencana yang bagus dan perlu dukungan berbagai pihak. Dengan kata lain, upaya untuk memberdayakan peningkatan ekonomi masyarakat tetap harus didukung oleh semua elemen.
Tol Pekanbaru – Dumai
Pada tahun lalu, beberapa mega proyek sempat tertunda pelaksanaannya. Salah satunya adalah pembaguna Tol yang akan menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kota Dumai. Jalan Tol ini akan mempersingkat akses sehingga akan memudahkan masyarakat melakukan perjalanan darat menuju daerah lain.
Rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai akan menghabiskan total anggaran sebesar 15 Triliun rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBN tahun 2015 dan tahun 2016. Hal tersebut dipaparkan Dirjend Bina Marga, Hediyanto W Husain.
Hediyanto menjelaskan, pihaknya telah mengkalkulasikan semua proses pengerjaan pembangunan jalan toll. Mulai dari anggaran pembebasan lahan, Pembuatan Ground breaking hingga pembangunan jalan fisik selesai.
"Anggaran Rp15 Triliun itu sudah masuk dalam semua anggaran," ujar Hediyanto kepada wartawan usai mengikuti rapat teknis bersama Plt Gubernur Riau membahas percepatan pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai, Selasa (17/11/2015).
Diperkirakan Pembangunan tol Pekanbaru – Dumai menggunakan lahan sepanjang 129 kilometer dan akan selesai pada 2018.
"Kalau tidak ada kendala yang mengganggu, rencananya pembangunan tol akan selesai pada tahun 2018 nanti. Tapi menurut pengalaman sebelum-sebelumnya, pembangunan selalu selesai lebih dulu ketimbang yang dijadwalkan," tegas Hediyanto.
Plt. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan, peninjauan Dirjen melihat kesiapan tol Pekanbaru-Dumai, sebagai persiapan ground breaking, akan langsung dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo.
"Kalau sudah ground breaking inilah yang ditunggu masyarakat Riau puluhan tahun. Dan ini era baru bagi Riau ada tol. Nanti akan ikut pengembangan lainnya, di Riau," ujar Plt Gubri.
Dijelaskan Plt Gubri, keberadaan jalan Tol Pekanbaru-Dumai merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, terutama di daerah yang dilalui.
Ia mengharapakan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung, karena masyarakat sangat membutuhkan kelayakkan perekonomian. Selain itu, pembangunan jalan tol mendukung program MP3EI.
"Kami tentu senang dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp15 triliun bisa dibawa ke Riau," terang Plt Gubri.
Riau Akan Bangun Bandara Baru
Pememerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II berencana bakal membangun bandara baru yang saat ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Saat ini Bandar Udara internasional Sultan Syarif Kasim II (SSK) dinilai sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pengembangan. Semakin padatnya pembangunan gedung dan perumahan warga menjadi alasan utama.
"Ke depan kita bencana akan memindahkan airport, dengan kondisi ini memang tak mungkin lagi, kita tak mungkin memperpanjang landasan lagi, seiring semakin padat pembangunan sekitar bandara," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Jumat (6/2/2015).
Dengan telah masuknya rencana pemindahan bandara SSK II ke dalam RPJMN, tentu nantinya akan menjadi skala prioritas. Kajian rencana tersebut juga sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.
Akibat dari rencana pemindahan itu lanjut Plt Gubri, harapan untuk menjadikan SSK II menjadi bandara embarkasi haji kemungkinan sulit diwujudkan. Pasalnya, perpanjangan runway minimal menjadi 3000 meter, sudah tidak memungkinkan lagi seiring semakin padatnya gedung-gedung dan pemukiman masyarakat di sekitar kawasan bandara. Alasan pemindahan bandara SSK II ke lokasi lain, seiring sudah meningkatnya status Lanud Roesmin Nurjadin menjadi tipe A.
"Rencana pemindahan bandara ini sudah dalam kajian. Apalagi Lanud TNI-AU saat ini sudah menjadi grade A," pungkas Plt Gubri.
Akses Jalan Dukung Pengembangan Potensi Daerah
Tumbuh kembangnya perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh kelancaran transportasinya. Untuk itu, pemerintah provinsi Riau saat ini terus menggesa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Pembangunan jembatan dan jalan tidak hanya mempersingkat jarak tempuh orang dan barang, namun dapat menjadi sarana pertumbuhan ekonomi yang akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur menjadi bagian yang sangat penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan. Terutama dalam memberikan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh akses transportasi sekaligus membuka keterisoliran daerah.
Tahun 2015 ini, sepanjang 1.166 kilometer (km) jalan provinsi di Bumi Lancang Kuning mengalami kerusakan dan butuh perbaikan. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Provinsi Riau, jumlah itu sekitar 38 persen dari total 3.033 km jalan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Sedangkan jalan dengan kondisi baik hanya sekitar 30 persen atau sepanjang 931 km dan kondisi sedang sepanjang 936 km.
Berkaca dari kondisi jalan nasional, karena dari 1.134 km panjang jalan nasional di Riau, hanya 87 km yang mengalami rusak. Atau hanya 7,6 persen dari total keseluruhan. Sepanjang 834 km dalam kondisi baik atau 73 persen dan 212 km kondisi sedang.
"Tentu harus bersama-sama kita perbaiki. Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat ini diperbaiki keseluruhan. Karena jalan provinsi lebih banyak rusak dibanding jalan nasional," ujar Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman.
Lebih jauh lagi, dalam sebuah kesempatan, Andi Rachman mengatakan pentingnya akses jalan untuk mendukung pengembangan potensi daerah. Usaha yang dilakukan masyarakat dalam memperbaiki kondisi ekonomi, sangat bergantung kepada akses jalan yang memadai.
Ditegaskan pula oleh Plt Gubri, di era persaingan ekonomi yang semakin terbuka di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi Riau memiliki kebijakan untuk menciptakan kelancaran bagi masyarakat. Selain terus fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Riau. (Adv/hmsriau)
Redaksi 
