PEKANBARU, riaueditor.com - Pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum melalui Dirjen Bina Marga Kementrian PU dan Pemprov Riau, terus mengoptimalkan pengerjaan jalan tol Pekanbaru-Dumai. Jika tidak ada aral melintang, pada Desember nanti Presiden Joko Widodo akan melakukan ground breaking (pemancangan pertama) di Riau.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto W Husaini usai melakukan rapat progres tol pekanbaru-Dumai dengan Plt Gubernur Riau.
Dikatakannya, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan pembangunan tol Pekanbaru-Dumai segera dilakukan.
"Untuk tol Sumatera, hanya Riau yang belum ground Breaking, pak Jokowi menginstruksikan untuk percepatan pembangunan tol Pekanbaru-Dumai," katanya.
Nantinya, sambung Hedyanto, ground breaking akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya, lokasi ground breaking disiapkan di tiga tempat, diantaranya Pekanbaru persisnya di daerah Muara Fajar, Rumbai dan di sekitar PT Ivo Mas di Kandis.
"Kita siapkan 3 wilayah ini dan biar Presiden langsung yang akan memilih lokasinya nanti," jelasnya.
Saat ini, pembangunan tol di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung sudah mulai berjalan. Sementara pembangunan tol Pekanbaru-Dumai akan segera digesa pada Desember 2015 dengan anggaran Rp15 triliun.
"Pembebasan lahan direncanakan selesai pada awal tahun 2017. Namun kemungkinan besar dapat kami selesaikan lebih cepat dari perencanaan," ungkapnya.
Tol Pekanbaru-Dumai akan dibangun sepanjang 129 kilometer, sementara pembebasan lahan yang telah diselesaikan barulah 19 kilometer. Proyek pembangunan tol Pekanbaru-Dumai ini pun telah dipercayakan kepada PT Hutama Karya.
DPR Desak Percepat Proyek Tol Pekanbaru–Dumai
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah provinsi Riau untuk segera memulai pengerjaan proyek tol Pekanbaru – Dumai karena telah cukup lama terkatung-katung.
Wakil Ketua Komisi XI Bidang Keuangan DPR RI Jon Erizal mengatakan saat ini pembebasan lahan tol masih berada pada posisi sama yaitu sekitar 7 kilometer.
"Kami sudah sering bertemu dengan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, supaya pengerjaan proyek tol ini digesa. Harapannya pembebasan lahan bisa naik sampai 24 kilometer dan segera ground breaking," katanya kepada Bisnis, Rabu (11/11/2015).
Jon yang juga anggota legislatif asal Riau ini mengatakan bila pemerintah daerah sudah memulai pengerjaan proyek tersebut, tentu akan lebih mudah untuk melanjutkan pekerjaan tersebut bila dibandingkan belum dimulai sama sekali.
Pihaknya sebagai pemegang anggaran dan fungsi budgeting di bidang keuangan DPR juga telah menyetujui penyertaan modal negara (PMN) pada proyek infrastruktur tersebut.
Dengan upaya itu pihaknya berharap pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol di kawasan Pekanbaru–Dumai akan mendatangkan manfaat bagi daerah dan tentunya menggerakkan ekonomi setempat.
"Pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga ke daerah-daerah termasuk di Riau memang bertujuan untuk itu, jadi ya kami sangat berharap pemprov bisa segera merelisasikan pengerjaan proyek tol ini," katanya.
Sebelumnya Pemprov Riau telah mengupayakan pertambahan pembebasan lahan tetapi masih terkendala akibat belum disahkannya rencana tata ruang (RTRW) oleh pemerintah pusat.
"Memang pemprov sudah coba menggesa supaya pembebasan lahan tol ini dipercepat, tetapi kendala utama yang dihadapi saat ini belum disahkannya RTRW," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjulandi Rachman beberapa waktu lalu.
Adapun proyek jalan tol Pekanbaru – Dumai dengan panjang sekitar 135 kilometer tersebut akan melewati beberapa kabupaten Riau seperti Kota Dumai, Duri Kabupaten Bengkalis, Kandis dan Minas Kabupaten Siak, hingga Kota Pekanbaru.
Dari data terakhir pemprov, panjang lahan yang telah dibebaskan hingga saat ini mencapai 7,7 kilometer dari seluruh total panjang lahan proyek tersebut.
Masih Terganjal RTRW
Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Riau Asri Auzar mengatakan, pemerintah setempat hanya bisa melakukan pembebasan lahan sebanyak 60 km dari total lahan 126 km lebih. "Pembebasan hanya bisa dilakukan sebagian kecil saja, yakni dari Pekanbaru hingga Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau sepanjang 60 km. Karena RTRW belum disahkan," katanya.
Dia mengatakan Jalan Tol tersebut masih banyak berstatus hutan lindung, hutan produksi terbatas dan status-status lainnya, sehingga tidak bisa dilakukan pembebasan lahan.
Tidak hanya pembangunan tol sumatera, sejumlah proyek lainnya juga terhambat, termasuk pembangunan jalur kereta api, pembangunan Pelabuhan Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir dan pembangunan Pelabuhan Tanjug Buton di Kabupaten Siak.
Dia juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya agar kompak menuntut RTRW disahkan. Asri juga meminta kepada pemerintah pusat untuk segera mensahkan RTRW.
"Jadi kita berharap pemerintah pusat tidak setengah hati membangun Riau," ujarnya.
Sementara itu, Kadis Bina Marga Provinsi Riau Syafril Tamun mengatakan, pihaknya masih menunggu langkah pemerintah pusat untuk mendukung terwujudnya pembangunan jalan tol.
Sembari menunggu pengesahan penetapan kawasan hutan Riau melalui RTRW, pembahasan ganti rugi lahan juga terus dioptimalkan, salah satunya bersama pihak perusahaan bubur kertas raksasa, Sinar Mas. Sebab banyak lahan untuk jalan tol melewati Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut.
Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, dalam Musrenbang Nasional di Jakarta menuturkan, Pemprov Riau bersama pihak Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI, tetap melanjutkan pembebasan lahan sambil menunggu tuntasnya RTRW.
Terkait lahan Grup Sinar Mas yang bakal dilewati jalur tol Pekanbaru-Dumai sebagai bagian dari empat trase tol Sumatera, Andi belum mengetahui berapa angka pasti. Diharapkan kerja sama perusahaan supaya proses pembebasan lahan segera tuntas, untuk kemudian bisa dimulai pihak pelaksana pekerjaan, PT Hutama Karya yang ditunjuk Perpres untuk mengerjakan jalur tersebut.
Jalur tol Pekanbaru-Dumai, lanjut Plt Gubri, merupakan persimpangan utama dan menjadi prioritas dari program nasional untuk pengembangan wilayah Sumatera. "Sehingga tidak ada kata lain, pusat harus pula mempercepat pengesahan RTRW Riau. Sehingga pemerintah memiliki pegangan untuk mengoptimalkan HGU dan HPT yang dilewati jalur tol tersebut," Tegas Andi Rahman, sapaan Plt Gubri.(ADV/hmsriau/dea)
Redaksi 
