Perjuangan F-MPRBK "Harga Mati" Untuk Blok Kampar

Harus Dikelola Pemda
Redaksi Redaksi
Perjuangan F-MPRBK
zul/riaueditor.com
Pertemuan F - MPBK dengan anggota DPRD Pelalawan.
PELALAWAN, riaueditor.com- Tak ingin  jadi penonton di negeri sendiri dan tak ingin menerima begitu saja hasil yang dibagi oleh pemerintah pusat untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Migas, sementara hasil eksplorasi dan eksploitasi disedot dari Bumi Pelalawan, perlakuan ini seakan membuat batin menjerit karena sebagai daerah penghasil, DBH yang dibagi tidak sesuai dan bahkan tidak bisa mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan pengelola ladang minyak bumi yang terletak di beberapa kecamatan di Pelalawan yakni kecamatan Ukui, Kerumutan dan Pangkalan Lesung.

Setelah mendapat secercah harapan bahwa izin pengelolaan sumur minyak Blok Kampar oleh PT Medco berakhir pada 27 Mei lalu, masyarakat kabupaten Pelalawan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (F-MPMBK) langsung melakukan aksi menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Pelalawan, agar pemerintah daerah tidak merekomendasikan perpanjangan pengelohan, serta mengambil alih pengolahan Blok Kampar.

Aksi yang disampaikan oleh F-MPMBK ini langsung ditanggapi oleh Anggota Dewan dan juga mendapat respon langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris serta jajaran di pemerintahanya. Sebagai bentuk kemauan masyarakat pelalawan melalui F-MPMBK ini direspon oleh pemerintah daerah, dan telah dijadwalkan perwakilan F-MPMBK, DPRD dan pemerintah daerah lusa akan berangkat ke Jakarta, Selasa (2/6) untuk mengunjungi Kementrian ESDM terkait pengelolaan Blok Kampar di Pelalawan.

T Zulmizan Assegaf selaku kordinator F-MPRBK  kepada riaueditor.com Minggu (1/6) lewat ponselnya mengatakan, "saat ini FMPRBK telah mendatangi Pemda dan DPRD Pelalawan guna mempertanyakan sejauhmana perkembangan proses negosiasi pengelolaan Blok Kampar yang sebelumnya sudah pernah ada wacana akan dikelola sendiri," katanya.

Menurut T Zulmizan, F-MPRBK juga menuntut Pemda Pelalawan mengambil alih pengelolaan Blok Kampar melalui perusahaan daerah yakni BUMD, dengan ketentuan BUMD wajib memiliki atau menggandeng perusahaan yang memiliki pengalaman di bidang perminyakan serta BUMD juga wajib menggandeng ahli manajemen dibidang yang sama.

"Selain itu kami F-MPMBK juga menolak lelang terbuka pengelolaan Blok Kampar yang akan dilaksanakan oleh kementrian ESDM, karena kami nanti yang akan melakukan seleksi sendiri perusahaan mana yang memiliki pengalaman dan kualitas kerja yang baik yang bakal dijadikan mitra BUMD Tuah Sekata, dan ini harga mati bagi kami," tegas Zulmizan.

Zulmizan menambahkan, bahwa setelah sekian lama mencermati proses negosiasi Pemda Pelalawan yang ingin mengelola sendiri Blok Kampar dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah lewat hasil yang diperoleh dari Sumber Daya Alam milik sendiri, seakan tidak menunjukan kepastian dan bahkan seperti jalan ditempat.

Berangkat dari rasa haru dan kerisauan komponen masyarakat, khawatir nantinya tidak terealisasi dan menemui jalan buntu maka F-MPMBK mendesak supaya pemerintah pusat khususnya kementrian ESDM dapat berfikir bijak serta memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola Blok Kampar tanpa memperpanjang izin PT Medco, tandas Zulmizan.

Berbagai pertimbangan kenapa harus daerah yang mengelola, karena selama 30 tahun beroperasi sejak masih kabupaten Kampar (dulu) dan kabupaten Pelalawan sekarang, masyarakat  menilai kontribusi PT Medco Energy kepada masyarakat sangat minim terhadap pembangunan daerah.

"Seperti program CD dan CSR-nya sama sekali tidak berjalan terbukti desa-desa di sekitar wilayah operasionalnya terlihat miskin semua, perahnya, hampir 80 persen sumur minyak mereka berada di Pelalawan namun kantor PT Medco tidak di wilayah Kabupaten Pelalawan.

Bercermin dari itu semua, bertepatan dengan sudah berakhir kontraknya, kami menilai sudah saatnya Medco "berhambus" dari Bumi Pelalawan dan untuk selamanya karena kami menolak dilakukannya lelang terbuka oleh Kementerian ESDM terhadap pengelolaan Blok Kampar. Kami juga menuntut pengelolaan Blok Kampar diserahkan kepada Pemda Pelalawan melalui BUMD. Kalau daerah lain bisa, kenapa Pelalawan tidak bisa," pungkas Zulmizan.(zul)

Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini