Izin PT. RAPP Dicabut, Jikalahari Apresiasi Keberanian Pemerintah

Redaksi Redaksi
Izin PT. RAPP Dicabut, Jikalahari Apresiasi Keberanian Pemerintah

PEKANBARU - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengapresiasi keberanian pemerintah mencabut izin konsesi PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338ribu Ha. Namun begitu, ada catatan serius.

"Ya, tentu saja kami apresiasi keberanian pemerintah ini, meski ada catatan serius," ujar Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setyo, Jumat (20/11/2026).

Menurut Jikalahari, selama ini yang dicabut Satgas seperti pada kasus PT SRL, tak kunjung dipulihkan.

"Dan tak juga segera dikembalikan kepada masyarakat," tukas Okto.

Melihat luasan yang izinnya dicabut, kata Okto Yugo, maka seluruh izin PT. RAPP di Riau dicabut.

"Hampir semua pelanggaran yang disebutkan itu kita temukan dan sudah pula Dilaporkan ke pemerintah dan APH," kata Okto Yugo.

Diketahui,berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.

Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Selain itu, penertiban dilakukan terhadap aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Satgas PKH menemukan indikasi bahwa PKS nonkebun ini melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH

merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare. Areal itu selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.

.

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini