Bakamla RI Bantu Perkuat Penegakan Hukum di Laut Cina Selatan

Redaksi Redaksi
Bakamla RI Bantu Perkuat Penegakan Hukum di Laut Cina Selatan
puspen tni

JAKARTA, riaueditor.com - Rabu (11/4/2018), Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Rahmat Eko Rahardjo, S.T., M.Tr (Han) secara resmi membuka kegiatan The 5th Maritime Law Enforcement Study Group guna memperkuat penegakan hukum di wilayah Laut Cina Selatan, beberapa hari lalu.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 9 - 10 April 2018 di Jakarta ini turut bekerja sama dengan Centre for Humanitarian Dialogue (HD). HD merupakan organisasi diplomasi swasta yang berbasis di Swiss dan didirikan dengan prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, dan kemandirian.

Bakamla RI hadir untuk mengakomodir terlaksanannya kegiatan, mengingat masih sering terjadi persinggungan terkait Laut Cina Selatan dengan aparat penegak hukum di laut Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dari HD, yaitu mencegah terjadinya konflik.

Menanggapi hal ini, HD berinisiasi untuk saling berdiskusi mengenai mekanisme pencegahan insiden di laut. Diskusi informal kali ini dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan konsep Common Operating Principles (COPs) dalam rangka meningkatkan prediktabilitas dan mencegah insiden yang terjadi di laut. COPs merupakan panduan bagi instansi penegak hukum yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan dalam melakukan tindak pengamanan. Selanjutnya, Bakamla RI sebagai perwakilan dari Indonesia, akan meneruskan kembali panduan ini kepada seluruh stakeholder terkait.

Dalam kesempatan ini, Bakamla RI dan instansi penegak hukum laut di Indonesia memberikan saran guna memperkaya konsep dari COPs. Hal ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam rangka memfasilitasi seluruh negara yang memiliki konflik di wilayah tersebut untuk dapat berdiskusi guna menyusun pedoman bagi interaksi kapal-kapal instansi penegak hukum di wilayah tersebut.

Kegiatan yang pertama kalinya bertempat di Indonesia ini, telah lima kali dilaksanakan. Acara ini merupakan pertemuan informal untuk membahas prinsip-prinsip penegakan hukum di laut, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. Tidak tanggung-tanggung, acara dialog ini juga turut dihadiri oleh pakar keamanan laut dari negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan, seperti Indonesia, China, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Turut hadir dalam kegiatan ini  Project Manager Centre for Humanitarian Dialogue Amanda Hsiao dan jajaran pejabat dari perwakilan instansi negara tetangga.(puspentni)

Tag:
hukumlautpenegakanselatan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini