Kasus Podomoro Jadi Titik Balik Ahok di Pilkada DKI? [2]

Redaksi Redaksi
Kasus Podomoro Jadi Titik Balik Ahok di Pilkada DKI? [2]
Ahok rapat bersama Ariesman Widjaya
JAKARTA - Di luar kasus hukum, pertarungan opini publik atas Ahok atas kasus Podomoro sudah bergulir. Ke depan, akan semakin bergulir dan menjadi head line opini publik, terutama di social media.

Secara cepat saya melakukan searching di Om Google. Ini ada enam jenis berita soal Ahok dalam hubungannya dengan reklamasi pantai yang beredar di social media yang punya efek opini publik.

Tentu banyak lagi berita lain. Namun saya sarikan dalam enam pokok saja.

1) #tangkapAhokgubernurPodomoro kini menjadi trending topic.

Trending topic ini menjadi pertanda awal bahwa isu itu cukup diminati publik, dan sudah ada SMS (Social Media Soldiers) yang menggarapnya.

2) Berita Podomoro sebagai perusahaan yang mendapat banyak keuntungan dari reklamasi pantai. Harga sahamnya naik ketika izin reklamasi pantai dikeluarkan.

Ini menjadi amunisi bahwa sudah ada pihak yang bertambah kaya akibat keluarnya ijin reklamasi itu.

3) kopi surat Ahok selaku gubernur di bulan desember 2014 yang ikut mengeluarkan (memperpanjang) izin bagi reklamasi pantai itu.

Ahok berdalih bahwa izin itu dikeluarkan gubernur sebelumnya, Foke. Namun jelas pula di bulan Desember 2014, Ahok sendiri selaku gubernur yang memperpanjang izin itu.

4) Berita gubernur Ahok digugat Walhi dan kesatuan nelayan tradisional karena dianggap melanggar aturan dan menjalankan kebijakan publik yang merusak lingkungan hidup.

Walhi representasi suara kepentingan publik untuk lingkungan hidup yang dihormati. Track record-nya sudah jauh.

Kesatuan nelayan yang merasa terancam nafkahnya merupakan representasi rakyat kecil yang cepat menarik simpati publik.

Gabungan dua kekuatan ini yg melawan gubernur Ahok, apalagi ternyata pengusaha Taipan reklamasi pantai itu kini tersangka KPK, akan menjadi babak baru.

5) Berita bahkan menteri Susi menyatakan izin Ahok untuk reklamasi pantai itu menyalahi aturan.

Menteri Susi juga tokoh yang diyakini publik kredibilitasnya. Jika ia melawan Ahok untuk isu reklamasi pantai, instink publik akan berdenting; Aha! Apakah ada "udang di balik bakwan" dari semua izin perpanjangan ini?

6) Berita Ahok ikut menyebut dirinya gubernur Podomoro karena begitu sering ia meminta bantuan Podomoro untuk CSR (corporate social responsibility).

Kedekatan Ahok dengan Podomoro akan segera terkena apa yang disebut guilty by association. Seandainya Ahok tak bersalah, tapi ia oleh opini publik tetap "disalahkan" karena diasosiasikan dengan si tersangka KPK: Podomoro yg mendapatkan perpanjangan izin darinya.

Kita menunggu apa yang akan dilakukan Ahok dan teamnya atas kasus reklamasi pantai dan Podomoro.

Jelas Ahok bukan pemain sore. Begitu pula team-nya. Apakah Ahok mampu seperti kesebelasan terkenal Italia di bawah pemain legendaris Paolo Rossi? Di tahun 1982, Rossi sangat telaten menghadapi gempuran lawan, dan mengolahnya menjadi serangan balik mematikan.

Ahok harus meyakinkan publik bahwa ia tak hanya tegas pada rakyat kecil. Tapi ia juga tegas dengan para Taipan yang melanggar aturan. Jika tidak Ahok akan menjadi politisi biasa yang melakukan the politics as usual.(ROL)
Tag:
DKIpilgub
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini