DPR Buka Kemungkinan Pilkada Serentak Digelar 2022 dan 2023

Redaksi Redaksi
DPR Buka Kemungkinan Pilkada Serentak Digelar 2022 dan 2023
(CNN Indonesia/Andry Novelino)
Proses penghitungan surat suara pilkada serentak.

JAKARTA - Komisi II DPR RI membuka kemungkinan Pilkada Serentak diselenggarakan pada 2022 dan 2023.

Kemungkinan itu muncul setelah pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu hampir menyepakati perihal pembatalan wacana menggelar pilkada secara serentak pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pembahasan RUU Pemilu di komisinya hampir menyepakati bahwa pilkada serentak harus diselenggarakan di antara penyelenggaraan dua pemilu tingkat nasional.

"Satu yang hampir sepakat pemilu daerah itu harus berada di dua [pemilu] nasional dan dimulai pemilu nasional 2024, [lalu] 2027 pemilu daerah, [kemudian] 2029 pemilu nasional, [lalu] 2032 pemilu daerah, dan seterusnya," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (15/7).

Dia menerangkan dengan konsep seperti itu akan membuat Pilkada Serentak 2022 dan 2023 diselenggarakan untuk kepala daerah yang terpilih di Pilkada Serentak 2017 serta 2018.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kanan). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, konsep ini akan membuat pelaksanaan pilkada untuk seluruh kepala daerah di Indonesia baru dilaksanakan secara serentak pada 2027 mendatang.

"Jadi, karena serentak daerah 2027, maka pelaksanaan pilkada serentak yang mulai 2015 mulai dinormalkan lagi. Jadi 2015 tetap di 2020, 2017 itu dilaksanakan 2022, 2018 dilaksanakan di 2023, maka nanti serentaknya di 2027," ucap Doli.

"Ini yang berbeda dengan undang-undang yang sekarang, kalau sekarang serentak 2024 habis 2020 ini langsung 2024, 2022 [dan] 2023 enggak ada yg sekarang," imbuhnya.

Penyelenggaran pilkada secara serentak dengan pileg dan pilpres di Pemilu 2024 mendatang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal 201 UU Pilkada mengatur penyelenggaraan pilkada yang terpisah dari pileg dan pilpres dilaksanakan terakhir di 2020.

Pembukaan kemungkinan ini pun membuat pemilihan gubernur di DKI Jakarta dan Banten berpeluang diselenggarakan di 2022; serta pemilihan gubernur di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Papua digelar pada 2023.

(CNNIndonesia.com)

Tag:
2020pilkadaserentak
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini