Gruduk Kantor Pertamina, Mahasiswa Desak Dirut PHR Dicopot

Redaksi Redaksi
Gruduk Kantor Pertamina, Mahasiswa Desak Dirut PHR Dicopot
istimewa
Mahasiswa Riau Egaliter Menggugat (MERIAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertamina di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

JAKARTA - Mahasiswa Riau Egaliter Menggugat (MERIAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertamina Jakarta, Kamis (13/1/2022) sekitar pukul 13.00 WIB. Massa meminta KPK segera memeriksa Dirut PT PHR, Bupati Rokan Hilir dan Kadis DLH Rohil, Riau.

Aksi yang dikawal pengamanan sejumlah petugas kepolisian itu berlangsung lancar.

Menurut Koordinator Lapangan, Amin AR dalam aksi itu pihaknya meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan peninjauan ulang terkait kerjasama dengan PT Rifansi Dwi Putra (RDP) selaku perusahaan rekanan operator Blok Rokan mulai dari PT Chevron Pacific Indonesia dahulu sampai PT PHR yang sekarang.

Dikatakan, PT RDP diduga menggunakan pemasok tanah urug yang disuplai PT Batatsa Tunas Perkasa (BTP) sedangkan BTP diduga tidak mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP).

“Mendesak PT PHR memutuskan kerjasama dengan PT RDP agar dalam proses pemboran PT PHR terhindar dari menggunakan tanah urugan yang kami duga ilegal. Karena berdasarkan informasi per 30 Desember 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Riau telah menutup lokasi pertambangan Galian C yang tanahnya digunakan untuk urugan proses pemboran sebagaimana tersebut di atas, karena PT BTP belum ada izin lingkungan,” ungkap Amin AR lagi.

Selain itu, mereka juga mendesak PT PHR memutus kontrak kerja dengan PT RDP karena diduga memakai tanah urug bermasalah dalam memasok tanah urug untuk pemboran di Blok Rokan.

“Meminta pimpinan Pertamina mencopot Dirut PT PHR karena diduga lalai mengawasi kinerja kontraktor yang diduga menggunakan tanah urug ilegal,” lanjut Amin AR.

Lebih lanjut MERIAM juga meminta pimpinan Pertamina mencopot Dirut PT PHR karena diduga telah terjadi kongkalingkong dengan Pemkab Rohil, Riau karena pada tanggal 5 Januari 2022 DLH Rohil memasang DLH Line (menghentikan kegiatan) di lokasi PT BTP di Kepenghuluan Manggala Sakti, lalu pada 6 Januri 2022 PT BTP beroperasi kembali, hal ini diduga karena PT PHR menyurati Pemkab Rokan Hilir.

“Meminta KPK periksa Dirut PT PHR, Bupati Rokan Hilir dan Kadis DLH Rohil karena diduga telah kongkalingkong, yang mana penambangan tanah urug di Rohil diduga belum ada izin semestinya, namun diduga karena adanya permintaan tanah urug dari PHR kepada Bupati Rohil saat ini Kadis DLH Rohil mengizinkan kegiatan pertambangan tanah urug dilanjutkan meskipun sempat ditutup DLH Rohil hingga saat ini tidak punya izin semestinya,” ungkap Amin AR.(***)

Tag:
Petaminagerudukjakartamahasiswa
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini