Dugaan Skandal Seks Bupati, KNPI dan Warga Duduki DPRD Inhu

Redaksi Redaksi
Dugaan Skandal Seks Bupati, KNPI dan Warga Duduki DPRD Inhu
Massa yang tergabung bersama KNPI Inhu demo kantor DPRD Inhu.
RENGAT, riaueditor.com  - Setelah menyampaikan petisi peduli moral terkait dugaan kasus skandal seks Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Haji Yopi Arianto ke DPRD Inhu, warga yang tergabung bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Inhu menduduki areal kantor dewan tersebut, Senin, (3/2). Aksi warga dan KNPI Inhu itu mendesak DPRD Inhu membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus dugaan amoral Bupati.

Pantauan media ini, sejak Ahad, (2/2) warga dan KNPI Inhu sudah menyiapkan lokasi menduduki areal di depan kantor DPRD Inhu. Selanjutnya, pada Senin (3/2) ratusan warga memasang tenda posko peduli moral dan beberapa spanduk di areal kantor tersebut.

"Posko ini didirikan bersama warga. Rencananya warga dan pengurus serta anggota KNPI Inhu akan menginap di posko tersebut sampai DPRD Inhu membentuk pansus pengusutan pembenaran berita terkait dugaan kasus amoral Bupati kami," Ujar Ketua KNPI Inhu, Supri Handayani, Senin (3/2) di DPRD Inhu.

Dikatakannya, desakan pembentukan pansus guna mencari kebenaran atas pemberitaan yang mengungkap beberapa skandal seks Bupati Inhu Yopi Arianto yang dilansir dimedia massa. Hal ini, perlu ditindaklanjuti untuk mencari kebenaran dari berita tersebut agar tidak menimbulkan fitnah.

"Berita - berita itu telah meresahkan masyarakat Inhu. Apalagi berita tersebut sudah menjadi konsumsi masyarakat secara nasional. Tentunya sebagai warga Inhu kami malu dengan berita itu. Jadi kami mendesak agar persoalan ini dicari kebenarannya," sebut Supri.

Dia juga meminta kepada DPRD Inhu tidak mendiamkan kabar tersebut. "Jika berita itu tidak benar, kami meminta agar DPRD Inhu secara tegas menindaklanjuti ke media yang merilis berita tersebut. Dan kami siap terdepan ikut membersihkan nama Bupati Inhu dan nama daerah kami. Namun, jika berita itu benar, DPRD Inhu juga harus menidaklanjutinya berdasarkan aturan," jelasnya.

Ditempat yang sama, M Setiawan dari aktivis HIPMI mengatakan, pihaknya ikut dalam aksi menduduki kantor DPRD Inhu, guna mengawal petisi peduli moral yang sebelumnya telah disampaikan ke DPRD Inhu. Ini merupakan bentuk komitmen atas penyampaian petisi tersebut. Dalam petisi itu salah satunya mendesak agar DPRD Inhu membentuk pansus untuk mencari kebenaran atas berita yang mengungkap perbuatan amoral Bupati Inhu Yopi Arianto.

"Kami yang bergabung disini terdiri dari beberapa elemen masyarakat Indragiri Hulu, mulai dari organisasi kepemudaan, tokoh adat hingga tokoh agama, kita akan kawal terus petisi peduli moral yang telah kita sampaikan beberapa waktu lalu ke DPRD Inhu, ini bukti komitmen kami dalam megawal kasus ini sampai selesai," kata Setiawan.

Sayangnya, aksi warga dan KNPI Inhu itu belum direspon pihak DPRD Inhu. Kantor DPRD Inhu terlihat lengang, Ketua dan beberapa anggota dewan sedang tugas luar kota. Untungnya, ketua fraksi Demokrat DPRD Inhu, Adila Ansori dan ketua BK DPRD Inhu Agus Sugiono berada di kantor dan menghampiri para pengunjuk aksi di posko peduli moral yang dibangun di halaman kantor dewan tersebut.

"Ini adalah hari pertama kami menduduki kantor DPRD Inhu, kami akan terus duduki gedung dewan ini sampai apa yang benar-benar kami aspirasikan ini dilaksanakan oleh DPRD Inhu," ujar Setiawan bersama warga dan aktivis lainnya.(ali)
Tag:
bupatiinhusex
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini