Kunjungi AKNP, Bupati Harris: Tidak Suka Orangnya Jangan Hancurkan Aset

Redaksi Redaksi
Kunjungi AKNP, Bupati Harris: Tidak Suka Orangnya Jangan Hancurkan Aset
zul/riaueditor.com
Bupati, Wabup dan Sekda Kunjungi AKNP, bahas masalah yang internal dengan mahasiswa.
PELALAWAN, riaueditor.com - Bupati Pelalawan HM Harris, Wabup Drs H Zardewan MM dan Sekda Drs H Tengku Mukhlis MSi dan turut juga Asisten II Atmonadi melakukan kunjungan ke Akademi Komunitas Negeri Pelalawan (AKNP), Senin (23/5/2016) guna melakukan dialog bersama para dosen dan mahasiswa terkait demo yang dilakukan mahasiswa beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan yang digelar diaula pustaka AKN Pelalawan, rapat dan dialog dipimpin Sekda H.Tengku Mukhlis MSi. Dalam sambutan pembukanya, Sekda menyampaikan beberapa hal terkait persoalan demo yang dilakukan mahasiswa.

"Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Kalau Kita duduk bersama. Hari kita langsung datangakan Bupati Pelalawan HM.Harris bersama Wakil Bupati Drs H Zardewan MM agar permasalahan di AKNP dapat dicarikan jawaban dan solusinya," papar Sekda.

Bupati Harris dalam pertemuan tersebut menyampaikan agar permasalahan internal AKNP bisa diselesaikan tanpa harus menghancurkan AKNP.

"AKNP ini aset, karena. Tujuan agar AKNP ini berdiri harus tetap dilaksanakan siapapun Bupatinya. Jadi kalau ada ketidaksenangan dengan seseorang sebut saja Koordinator AKNP ataupun dosen dan lainnya jangan sampai aktivitas AKNP harus terhenti. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Kalau Kita duduk bersama saling memberi Informasi, komunikasi dan membahas duduk permasalahan yang ada," ungkapnya.

Terkait soal, lulusan AKNP bag tidak diterima kerja di Perusahaan,Bupati menyebutkan sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah Perusahaan yang beroperasi di Pelalawan.

"Kita harus akui bahwa tamatan kita saat ini hanya D2 Sementara ada perusahaan yang menerima lulusan D3, namun itu tidak menjadi masalah Karena selain bisa melanjutkan Pendidikan perusaahan juga menyatakan kesiapan untuk menerima tamatan D2 dengan aturan yang harus diikuti pekerja terhadap kebijakan Perusahaan.

Permasalahannya, dari laporan Perusahaan lulusan Kita tidak siap mengikuti kebijakan perusahaan seperti tinggal di pondok dan lain sebagainya ini yang harus dirubah mindset atau pola pikir dari tamatan kita," papar Harris.

Saat ini, sambung Bupati Harris dari 43 AKN di Indonesia yang lulus verifikasi oleh Dikti hanya 17 dan AKN Pelalawan berada di urutan 8. "Ini menunjukkan Pelalawan punya potensi dalam mengelola AKN. Ini harus dijaga semua pihak. Jangan ada tikus di lumbung padi jadi rumah yang dibakar. Berbagai permasalahan bisa diselesaikan. Bagi Saya mahasiswa demo itu tidak masalah namun jika sudah merusak atau menghancurkan aset ini amat disayangkan," tegas Harris.

Dijelaskan Bupatio, bahwa perlu diingat AKN Pelalawan belum mandiri dan masih dalam naungan Politekhnik Padang. "Makanya jabatan yang dipegang Mukhtarius MSi adalah pengelola bukannya Direktur, lain hal jika sudah mandiri dibawah naungan Dikti. Ini yang harus dipahami seluruh pihak mulai mahasiswa hingga civitas akademika," ungkapnya.

Wakil Bupati Drs H Zardewan MM juga menambahkan agar permasalahan yang muncul di AKNP bisa diselesaikan secara internal.

"Ini aset kebanggan kita dan harus dijaga. Jangan sampai permasalahan berlarut-larut, semua bisa dikoordinasikan dengan Pemerintah," ujarnya.

Dari perwakilan dosen dan mahasiswa dalam pertemuan tersebut sangat antusias mendengarkan sejumlah masukan yang disampaikan Bupati, Wabup dan Sekda. Salah seorang dosen bagian kemahasiswaan menyebutkan bahwa telah melakukan rapat internal membahas permasalahan di AKNP.

"Kita sepakat menyelesaikan permasalaahan, begitu juga mahasiswa tetap melaksanakan perkuliahan tanpa harus mogok belajar," katanya.

Di akhir pertemuan, dilakukan dialog tanya jawab. Dari dosen ada mempertanyakan soal uji kompetensi dosen yang dijawab dengan Sekda agar bisa mengajukan proposal untuk kegiatan tersebut.

"Yang harus diwaspadai jangan sampai satu kegiatan didanai oleh 2 instansi. Ini yang harus dipahami. Kalau permasalahan anggaran yang menjadi kendala bisa dibuat proposal melalui Dana Hibah ke Pemkab Pelalawan," paparnya.

Dari perwakilan mahasiswa juga mempertanyakan soal tidak diterimanya lulusan AKN Pelalawan disejumlah Perusahaan yang langsung dijawab Bupati bahwa ihaknya sudah jauh - jauh hari mengingatkan kepada Perusahaan untuk mempekerjakan 60 persen Tenaga lokal.

"Intinya kita sebagai pekerja harus siap mengikuti aturan perusahaan. Sejumlah perusahaan sudah kita koordinasikan masalah ini, sekarang tergantung lulusan kita yang harus bisa merubah mindset dan pola pikir," tutupnya. (zul)
Tag:
direkturmahasiswaMintamundur
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini