PHK Dalih Pohon Kelapa Tua Dinilai Mengabaikan Akar Masalah Sebenarnya

Redaksi Redaksi
PHK Dalih Pohon Kelapa Tua Dinilai Mengabaikan Akar Masalah Sebenarnya
Pekerja PT. Pulau Sambu yang bergerak di pengolahan kelapa di Inhil.(Foto: Ist)

INHIL - Pernyataan Gubernur Riau Abdul Wahid yang menyebut bahwa banyaknya pohon kelapa tua menjadi penyebab minimnya produksi buah kelapa di Riau, menuai sorotan tajam.

Hal itu diungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid saat menghadiri agenda bersama BPS Riau, Selasa kemarin di Pekanbaru.

Alih-alih menyentuh persoalan mendasar terkait tata kelola industri kelapa dan kebijakan ekspor, Gubernur justru menilai faktor alam sebagai biang keladi krisis kelapa yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Indragiri Hilir (Inhil), salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, belakangan ini ribuan buruh di PT Pulau Sambu Guntung, Inhil, menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Salah satu alasan yang mencuat ke publik adalah menurunnya pasokan bahan baku kelapa ke pabrik.

Namun, publik mempertanyakan sebagaimana pernyataan Gubernur Riau tersebut. Pasalnya, kebijakan pemerintah daerah yang membuka keran ekspor kelapa secara luas justru diduga menjadi faktor utama menurunnya pasokan kelapa ke industri lokal.

"Pohon tua memang ada, itu fakta. Tapi kan tidak semua. Bukan berarti itu satu-satunya alasan produksi kelapa menurun. Apakah pak Gubernur tidak suka bahwa ekspor besar-besaran, membuat kelapa petani lebih banyak dijual ke luar negeri karena harga lebih tinggi," ujar Rosmely, Ketua PPWI Inhil.

Menurutnya, narasi soal pohon kelapa tua justru terkesan menutupi persoalan tata kelola industri kelapa yang dinilai masih lemah.

"Bukankah tugas pemerintah menjaga keseimbangan pasar. Kalau kelapa dibebaskan, ekspor kan bagus, jadi wajar saja pabrik lokal kekurangan bahan baku, setiap tindakan pasti ada konsekwensi," tambah dia.

Di sisi lain, masyarakat petani kelapa di Inhil justru merasa bahwa kebijakan ekspor membuat mereka mendapatkan harga jual yang lebih baik. Namun sayangnya, dampak domino dari kebijakan ini membuat ribuan buruh pabrik justru kehilangan pekerjaan.

Terkait PHK, mengapa justru faktor alam yang disorot, bukan kebijakan pasar dan tata kelola industri kelapa yang lebih substansial.(me)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini