Sukses FKI, Bupati Wardan Diundang Menjadi Narasumber Diskusi Nasional

Redaksi Redaksi
Sukses FKI, Bupati Wardan Diundang Menjadi Narasumber Diskusi Nasional
Diskominfo Inhil
Bupati HM Wardan salah satu Narasumber Diskusi Nasional di Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Kamis (14/9).

JAKARTA, riaueditor.com - Dinilai sukses dalam penyelenggaraan festival kelapa internasional (FKI), Bupati Inhil HM Wardan, diundang oleh Kementrian Pertanian RI untuk menjadi Narasumber Diskusi Nasional, Kamis (14/9/2017) siang. 

Diskusi Nasional dengan tema "Mengembalikan Kejayaan Kelapa Indonesia" ini dilaksanakan di ruang rapat Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian RI Jakarta, dengan melibatkan banyak pihak terkait, dan daerah penghasil kelapa seperti Kabupaten Inhil dan Gorontalo.

Hadir sebagai moderator eksekutif sahabat kelapa Indonesia Ardi Simpala, narasumber Bupati Inhil, Dirjen Perkebunan, Bupati Gotontalo, Balai Penelitian Perkebunan, analisa keuangan, dan perusahaan industri kelapa.

Pada kesempatan itu sahabat kelapa sedikit memaparkan tentang biaya perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sebagian besar dari hasil penjualan kelapa dan kopra, termasuk amunisi selama berlangsungnya perang.

"Bayangkan saja betapa besarnya jasa tanaman kelapa ini bagi bangsa kita," katanya.

Sementara Bupati Inhil HM Wardan, dalam diskusi tersebut memaparkan potensi dan prospek perkelapaan di Inhil. Sedangkan secara geografis, Inhil diapit oleh negara-negara maju. Seperti Singapura, Malaysia dan beberapa negara maju lainnya.

Sebagai daerah memiliki luas perkebunan terbesar di Indonesia, Bupati, menginginkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Mengingat jumlah perkebunan kelapa Inhil yang rusak cukup besar, berkisar 100 ribu hektare. Dari 460 ribu hektare hanya sekitar 34 ribu hektare saja milik swasta.

"Baik yang rusak akibat serangan hama kumbang, maupun intrusi air laut," tegas bupati.

Persoalan lainnya adalah penggunaan bibit unggul yang masih kurang. Dengan begitu produksi buah akan berkurang. Sedangkan industri hilirnya, belum maksimalnya pemanfaatan produk turunan.

Mengenai upaya yang sudah dilakukan, seperti pembangunan trio tata air, pembangunan tanggul, penyediaan bibit, dan bantuan alat berat terhadap kecamatan. Bantuan itu dirasakan juga belum maksimal, mengingat keterbatasan anggaran daerah.

Sementara Dirjen Perkebunan Kementerian Pergantian RI, Bambang, mengatakan secara nasional Inhil memang memiliki lahan perkebunan kelapa yang cukup luas. Pemerintah Pusat sangat mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Inhil.

"Kita sangat komitmen untuk mempertahankan luas perkebunan kelapa. Hanya saja butuh sinergi antara pemerintah daerah, petani dan pihak swasta," katanya.

Untuk mempertahankan perkelapaan Indonesia, lanjut Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian, perlu penguatan kelembagaan. Maka itu pihaknya sangat mendukung target perluasan kebun kelapa hingga 5 juta hektare.

"Pak bupati silakan kuatkan pembinaan terhadap petani, kami dari pusat akan menyiapkan fisiknya," tambahnya.

Berdasarkan data yang ada lebih kurang 100 ribu hektare lahan perkebunan kelapa yang rusak. Dalam satu program, pusat membutuhkan waktu sekitar 5 tahun.

Kalau di Inhil ada 100 ribu hektare kebun kelapa yang rusak maka dalam satu tahun akan ada perbaikan kebun rusak sebanyak 20 ribu hektare.

Bupati Gorontalo, Nelson, mengakui bahwa semangat Kabupaten Inhil untuk mengembangkan perkelapaan cukup tinggi. Semangat itu, katanya perlu didukung. Terlebih bagi Pusat yang memiliki kemampuan cukup besar.(Advetorial)

Tag:
diskusinarasumbernasional
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini