Pemprov Riau Belum Termasuk Politik Dinasti

Redaksi Redaksi
Pemprov Riau Belum Termasuk Politik Dinasti
Al Azhar
PEKANBARU,riaueditor.com- Ketua Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau,  Al Azhar menilai, pemerintahan provinsi Riau saat ini belum termasuk pada politik dinasti. Penetapan jabatan pada instansi pemerintahan dinilai masih dalam standar yang wajar.

"Menurut saya adalah hal yang wajar kalau seseorang yang berkuasa menempatkan orang-orang sekitarnya sebagai prioritas. Kalau mampu dan memiliki loyalitas boleh saja," ungkapnya.

Dia menilai, hal tersebut pada prinsipnya sudah dikomentari oleh beberapa tokoh masyarakat di Riau. Kemampuan dan loyalitas tentunya sudah dipertimbangkan pimpinan dalam menempatkan pegawainya.

"Kedekatan individu, baik karena darah maupun relasi persahabatan tidak akan terelakkan. Itu terjadi di lingkungan pemerintahan mana pun, tinggal menyikapinya saja," ulasnya.

Dia menilai, politik dinasti itu dalam pengertiannya adalah tampuk kekuasaan yang turun temurun dalam kurun waktu tertentu. Namun, hal tersebut belum terlihat di Riau. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemimpin tentunya memerlukan orang-orang yang loyal untuk mendukung kinerja.

"Kenapa politik dinasti itu dimunculkan, kenapa menjadi isu besar, Saya merasa ini tidak lepas dari cara piker kita, di pemikiran kita tentang Ratu Atut yang menggurita kekuasaannya. Apakah Pak Annas sudah melakukan politik dinasti, saya rasa tidak dan memang belum terlihat pada titik-titik inti," terangnya.

Sementara, tokoh masyarakat Riau lainnya, Azaly Djohan menilai, penempatan pejabat dalam instansi pemerintahan merupakan hak prerogatif pimpinan. Hal tersebut dilakukan pasca usulan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Berdasarkan pengalaman saya, dalam menempatkan seseorang tentunya sesuai dengan pangkat dan pengalaman. Pemimpin tertinggi tentunya memilih figur yang tepat untuk dapat menjalankan roda pemerintahan secara maksimal," tutur mantan Bupati Bengkalis periode 1989-1994 ini.

Dalam penunjukan posisi di pemerintahan, tentunya pimpinan dalam hal ini gubernur mempertimbangan poin-poin penting. Seperti loyalitas, bakat dan kemampuan dalam menunjang kinerja.

Azaly yang juga mantan Ketua LAM Riau itu mencontohkan perusahaan-perusahaan asing yang banyak melibatkan keluarga. Pasalnya, dengan menempatkan orang-orang terdekat dapat memberikan jaminan dalam memperoleh hasil maksimal dalam target yang dicapai.

Masalah dinasti ini sebut Azaly tidak saat ini saja mencuat. "Dulu saat pemerintahan pak Rusli juga ada isu seperti ini. Saya pikir kalau dengan pertimbangan Baperjakat dan memiliki kemampuan tidak masalah," urai Azaly lagi.

Senada juga dengan mantan Ketua DPRD Riau, drh. Chaidir, MM, menurutnya, dalam sistem pemerintahan ada penerapan sistem evaluasi untuk melihat kinerja aparatur pemerintah. "Berikan dulu kesempatan bekerja, nanti kan bisa dievaluasi. Saya kira pemimpin di mana pun, jika yang diberikan tugas tidak mampu, tentu akan diganti," terangnya.

Chaidir menilai, pemilihan pejabat yang memiliki kedekatan pada prinsipnya tidak dilarang. Di mana tim yang ditunjuk memang harus loyal, mampu bekerja sama dan memiliki kompetensi.

"Yang penting pejabat yang duduk itu baik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan tidak korupsi," tegas Chaidir.(hum)
Tag:
politik
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini