Gubri Buka Pra Rakerkesda Riau Tahun 2018

Redaksi Redaksi
Gubri Buka Pra Rakerkesda Riau Tahun 2018
humas riau
Gubri menandatangani MoU dengan B{JS saat menghadiri pra Rakerkesda Provinsi Riau Tahun 2018 di H Pangeran, Selasa (6/2/2018).

PEKANBARU, riaueditor.com - Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman hadir sekaligus Memberi Pengarahan dan Membuka Secara Resmi Pra Rapat Kerja Kesehatan daerah (Rakerkesda) Provinsi Riau Tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (6/2/2018. 

Rakerkesda Tahun 2018 ini mengusung tema "Pencapaian SPM Kesehatan Melalui Pendekatan Keluarga Sehat dan Universitas Health Coverage Menuju Riau Sehat"

Pada kesempatan Pra Rakerkesda ini dihadiri oleh 300 peserta yang terdiri dari perwakilan rumah sakit baik pemkab dan pemko sebagai Prov Riau maupun swasta, Dirjen pencegah dan pengendalian penyakit Kemenkes RI, deputi BPJS wilayah Riau, Sumbar dan jambi. 

Kadiskes Provinsi Riau, Mimi Yuliani N dalam sambutannya menyampaikan melalui Pra Rakerkesda Prov Riau ini dapat menjadikan langkah awal menuju sinkronisasi visi misi dinas kesehatan provinsi Riau dan program pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Riau.

Mimi menambahkan ke depannya berupaya menunjang pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah daerah di bidang kesehatan dalam mendukung pencapaian indeks keluarga sehat di Provinsi Riau.

Gubri H Arsyadjuliandi Rachman dalam sambutannya mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau peringkat ke-6 Nasional. Meningkatkan kualitas kesehatan di Provinsi Riau sangat diperlukan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang di sektor kesehatan sangatlah penting untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

"Pemprov Riau untuk pembangunan infrastruktur kesehatan mengalokasikan anggaran Rp 1,4 triliun guna peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat," ungkap Gubri. 

Tingkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat di puskesmas, hal ini merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat terdepan, ujar Gubri mengakhiri.

Setelah itu dilaksanakan penandatanganan MoU antara BPJS dengan Pemerintah Provinsi Riau. (rls/riau)

Tag:
2018prariau
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Langkah tegas pun mulai diterapkan terhadap sejumlah instansi yang dinilai masih memiliki persoalan serius, khususnya terkait disiplin kerja dan pengelolaan administrasi. Evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara terus menjadi perhatian utama. Penataan ulang pegawai dilakukan sebagai bentuk pembenahan agar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan peringatan keras kepada jajaran Sekretariat DPRD (Setwan) Riau terkait berbagai persoalan yang masih ditemukan. Temasuk dugaan masalah perjalanan dinas yang dinilai berulang. “Saya tegaskan, tidak ada lagi pegawai yang tidak bekerja. Saya minta berdiri dulu yang dari Setwan. Coba berdiri semua yang dari Setwan. Saya ingatkan kepada kalian saya tidak mau lagi di Sekwan itu ditemukan masalah SPPD pada tahun depan,” katanya di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (26/05). Dijelaskan, sebagai bentuk evaluasi serius terhadap kondisi internal Setwan DPRD Riau yang dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh telah dilakukan perombakan pegawai. Ia menekankan, persoalan administrasi maupun pengawasan tidak boleh lagi terulang setelah dilakukan perombakan besar. “Sudahlah, hari ini total ada 308 orang di Setwan yang saya pindahkan semua. Saya tidak main-main. Saya pindahkan satu kantor karena saking ngerinya kondisi di Setwan DPRD Riau. Setan pun takut masuk ke situ karena saking besarnya angka korupsi di sana,” jelasnya. Ia menegaskan, para pegawai baru yang kini mengisi posisi di lingkungan Setwan harus bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan internal. Terlebih, untuk pejabat struktural sekretariat dewan yang baru dilantik. “Jika nanti masih ada temuan lagi, kalian yang baru ini akan saya tarik masalah hukumnya. Jika kurang pengawasan, itu menjadi tanggung jawab kalian, termasuk Sekwan,” tegasnya. Plt Gubri SF Hariyanto ungkapkan, alasan yang selama ini disampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan perbuatan pegawai lama tidak lagi bisa dijadikan pembenaran. Karena itu, rotasi dan mutasi besar-besaran dilakukan untuk memastikan adanya perubahan nyata. “Saya sudah bilang kemarin, tetapi Sekwan masih beralasan bahwa itu adalah perbuatan orang-orang lama. Oke hari ini saya bersihkan, total saya pindahkan 308 orang. Jika setelah ini masih ada temuan lagi saya tidak akan tinggal diam,” ungkapnya. Ia juga mengaku kecewa karena pada tahun 2025 masih ditemukan persoalan serupa yang menunjukkan lemahnya pengawasan. Kondisi itu menjadi alasan utama dirinya merombak struktur pegawai di Setwan Riau secara menyeluruh. “Saya tidak peduli siapa pun yang ada di situ, saya ganti semua demi membersihkan DPRD Riau. Ini sejarah, satu kantor dipindahkan semua, tinggal beberapa saja yang tidak dipindahkan. Saya melakukan ini bukan karena benci secara pribadi, melainkan kecewa melihat cara kerjanya. Oleh karena itu, saya minta kepada Sekwan yang ada sekarang, semua temuan tahun 2025 harus dikembalikan uangnya jangan bikin malu lagi,” pungkasnya.
Pemerintahan

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Langkah tegas pun mulai diterapkan terhadap sejumlah instansi yang dinilai masih memiliki persoalan serius, khususnya terkait disiplin kerja dan pengelolaan administrasi. Evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara terus menjadi perhatian utama. Penataan ulang pegawai dilakukan sebagai bentuk pembenahan agar pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan peringatan keras kepada jajaran Sekretariat DPRD (Setwan) Riau terkait berbagai persoalan yang masih ditemukan. Temasuk dugaan masalah perjalanan dinas yang dinilai berulang. “Saya tegaskan, tidak ada lagi pegawai yang tidak bekerja. Saya minta berdiri dulu yang dari Setwan. Coba berdiri semua yang dari Setwan. Saya ingatkan kepada kalian saya tidak mau lagi di Sekwan itu ditemukan masalah SPPD pada tahun depan,” katanya di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (26/05). Dijelaskan, sebagai bentuk evaluasi serius terhadap kondisi internal Setwan DPRD Riau yang dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh telah dilakukan perombakan pegawai. Ia menekankan, persoalan administrasi maupun pengawasan tidak boleh lagi terulang setelah dilakukan perombakan besar. “Sudahlah, hari ini total ada 308 orang di Setwan yang saya pindahkan semua. Saya tidak main-main. Saya pindahkan satu kantor karena saking ngerinya kondisi di Setwan DPRD Riau. Setan pun takut masuk ke situ karena saking besarnya angka korupsi di sana,” jelasnya. Ia menegaskan, para pegawai baru yang kini mengisi posisi di lingkungan Setwan harus bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan internal. Terlebih, untuk pejabat struktural sekretariat dewan yang baru dilantik. “Jika nanti masih ada temuan lagi, kalian yang baru ini akan saya tarik masalah hukumnya. Jika kurang pengawasan, itu menjadi tanggung jawab kalian, termasuk Sekwan,” tegasnya. Plt Gubri SF Hariyanto ungkapkan, alasan yang selama ini disampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan perbuatan pegawai lama tidak lagi bisa dijadikan pembenaran. Karena itu, rotasi dan mutasi besar-besaran dilakukan untuk memastikan adanya perubahan nyata. “Saya sudah bilang kemarin, tetapi Sekwan masih beralasan bahwa itu adalah perbuatan orang-orang lama. Oke hari ini saya bersihkan, total saya pindahkan 308 orang. Jika setelah ini masih ada temuan lagi saya tidak akan tinggal diam,” ungkapnya. Ia juga mengaku kecewa karena pada tahun 2025 masih ditemukan persoalan serupa yang menunjukkan lemahnya pengawasan. Kondisi itu menjadi alasan utama dirinya merombak struktur pegawai di Setwan Riau secara menyeluruh. “Saya tidak peduli siapa pun yang ada di situ, saya ganti semua demi membersihkan DPRD Riau. Ini sejarah, satu kantor dipindahkan semua, tinggal beberapa saja yang tidak dipindahkan. Saya melakukan ini bukan karena benci secara pribadi, melainkan kecewa melihat cara kerjanya. Oleh karena itu, saya minta kepada Sekwan yang ada sekarang, semua temuan tahun 2025 harus dikembalikan uangnya jangan bikin malu lagi,” pungkasnya.