Diseminasi Kebijakan DBH Migas dalam Akselerasi Pembangunan Wilayah Penghasil

Redaksi Redaksi
RENGAT, riaueditor.com - Plt Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, Isdjawardi membuka pelaksanaan Diseminasi Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dalam Akselerasi Pembangunan Wilayah Penghasil di Aula Bappeda Inhu, Selasa (27/10).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Inhu Miswanto, sejumlah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor serta para perwakilan desa penghasil migas di Kabupaten Inhu.

Selaku perwakilan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Triono Hadi menyampaikan bahwa ada beberapa usulan yang menjadi perhatian dan disampaikan FITRA kepada pemerintah kabupaten Inhu diantaranya terkait dengan perbaikan kinerja keuangan, tata kelola keuangan daerah secara terbuka, kebijakan dalam penggunaan DBH migas yang diterima daerah serta pengalokasian anggaran kemiskinan secara proporsional dan pembagian pelaksana program pembagian hingga ke level desa guna mencegah penumpukan kegiatan SKPD.

Sedangkan terkait pembagian DBH migas ke desa, berdasarkan data yang diperoleh, FITRA menilai bahwa sejauh ini sejumlah desa yang menjadi lokasi berdirinya sejumlah perusahaan swasta, tingkat kemiskinan masyarakatnya dinilai masih cukup tinggi.

"Ini menjadi perhatian dari FITRA agar kedepannya pemerintah menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan dan melanjutkannya kepada pihak perusahaan untuk melakukan perubahan atas DBH tersebut secara adil demi menciptakan kesejahteraan masyarakat khsususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan," katanya.

Plt Sekda Isdjawardi sangat menyambut baik kegiatan ini. Seperti diketahui bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari FITRA Riau sebagai lembaga swadaya masyarakat.

"Di Indonesia ada beberapa daerah yang menjadi sorotan FITRA terkait dengan DBH migas antara perusahaan dengan masyarakat. daerah tersebut diantaranya, Aceh Utara, Bojonegoro dan Sumbawa barat," katanya.

Diharapkan melalui kegiatan ini, juga menjadi bahan pertimbangan pemkab Inhu dalam usaha pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan, pungkasnya. (Ali)
Tag:
DBHkebijakanMigas
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini